JAKARTA – Komisi VII DPR RI dengan dengan Kementerian ESDM menyepakati asumsi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara ( RAPBN ) Tahun Anggaran (TA) 2025, salah satunya persoalan besaran subsidi listrik .
“Subsidi listrik tahun 2025 disepakati mencapai Rp90,22 triliun, telah termasuk kurang bayar 2023 sebesar Rp2,02 triliun, (atau) naik dari target 2024 sebesar Rp73,24 triliun,” jelasnya di Rapat Keja (Raker) bersatu Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Dikatakan Bahlil, kenaikan anggaran subsidi listrik ini didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah keseluruhan penerima subsidi listrik dari 40,89 jt pelanggan pada 2024 menjadi 42,08 jt pelanggan pada 2025.
“Jadi naiknya kurang lebih tinggi sekitar 1 jt jt lebih besar pelanggan. Jadi itu berdampak pada kenaikan,” imbuhnya.
Tak cuma subsidi listrik, keduanya juga menyepakati jumlah material bakar minyak (BBM) bersubsidi, dengan rincian minyak tanah serta solar yang dimaksud disepakati turun menjadi 19,41 jt kiloliter pada Rancangan Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Volume BBM bersubsidi, yaitu minyak tanah serta solar disepakati 19,41 jt kiloliter, turun dibandingkan target 2024 sebesar 19,58 jt kiloliter,” urainya.
Bahlil mengatakan, bahwa penurunan ini dorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar tambahan tepat sasaran. Selanjutnya untuk subsidi solar, lanjut Bahlil, telah lama disepakati Rp1.000 per liter atau identik dengan tahun sebelumnya atau tidak ada ada perubahan.
“Sementara, ukuran LPG bersubsidi untuk tahun anggaran 2025 disepakati 8,17 jt metrik ton atau naik dari target 2024 yang mana sebesar 8,07 jt metrik ton,” pungkas Bahlil.
