JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani melaporkan subsidi energi dan juga kompensasi melonjak menjadi Rp394,3 triliun pada Rancangan Anggaran serta Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. Kemudian subsisi non energi sebesar Rp131,3 triliun.
Jika ditotal, alokasi subsidi serta kompensasi pada RAPBN 2025 mencapai Rp525 triliun untuk subsidi energi dan juga non energi.
“Kenaikan cukup tinggi pada subsidi non energi, itu khususnya untuk ketahanan pangan dikarenakan kita mengalokasikan hingga 9 jt ton pupuk subsidi. Ini adalah kenaikan dari 6 sampai 7 jt ton. Hal ini tentu perlu untuk terus dijaga dari segi ketepatan sasaran,” terang Sri Mulyani di konferensi pers Nota Keuangan 2025 dalam Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Jakarta, Hari Jumat (16/8/2024).
Bendahara Negara itu menambahkan, untuk subsidi lain seperti LPG 3 kg, solar, minyak tanah dan juga subsidi listrik teristimewa untuk rumah tangga miskin serta rentan dan juga transisi energi akan dijalankan menggunakan anggaran untuk ketahanan energi ini.
“Kita juga memberikan subsidi non energi terhadap Komunitas Berpenghasilan Rendah (MBR), teristimewa untuk pembelian rumah, untuk mengakselerasi 1 jt rumah untuk MBR dan juga tahun depan mungkin saja akan ada target baru yang mana akan ditetapkan oleh pemerintahan Presiden terpilih,” terang Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah juga akan terus menyediakan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) baik untuk UMKM, petani maupun nelayan. “Kita juga masih menggunakan insentif pajak yang ditanggung pemerintah untuk sektor-sektor pilihan. Kalau kemarin perumahan, otomotif, itu nanti presiden terpilih sanggup menetapkan sektor mana yang tersebut menjadi perhatian,” tukasnya.
