JAKARTA – Pengurus Pusat Aksi Pemuda (PP GP) Ansor menyoroti tindakan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi tak menyertakan hijab pada standar pakaian untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri. GP Ansor menilai kebijakan yang dimaksud merupakan langkah mundur dari BPIP sekaligus mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir jabatannya.
“Ini langkah mundur. Kepala BPIP permalukan Presiden Jokowi,” ujar Ketua Area Ketahanan Nasional serta Bela Negara Pimpinan Pusat GP Ansor, HM Syafiq Syauqi pada keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Diketahui, pada Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, kemudian Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, tidak ada menyertakan hijab untuk standar pakaian Paskribaka putri.
Aturan itu kemudian memicu kontroversi akibat Paskibraka putri yang dimaksud mengenakan hijab pada waktu diberangkatkan dari area terpaksa harus melepaskannya demi mengikuti aturan sesuai surat kebijakan tersebut. Apalagi, anggota Paskibraka juga diminta mengesahkan surat persetujuan untuk menaati aturan serta standar yang dimaksud telah dikeluarkan oleh BPIP.
Gus Syafiq menegaskan Indonesia memiliki putra bangsa terbaik yang menjadi pasukan Paskibraka dengan beragam budaya dan juga keyakinan. Putusan Kepala BPIP yang mana dinilai menjadi faktor utama polemik ini adalah bentuk kooptasi terhadap keberagaman.
“Presiden Jokowi sejak awal menggunakan 6 salam untuk menghormati segala keyakinan rakyat yang beragam. Putusan ini adalah bagian kooptasi keberagaman,” paparnya.
Oleh dikarenakan itu, ia memohonkan BPIP untuk menarik kembali Keputusan BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, juga Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
“Untuk menghentikan polemik ini, segera cabut Keputusan BPIP. Revisi dengan keputusan-keputusan yang bisa jadi merangkul semua keberagaman,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menegaskan pihaknya tidaklah memaksa Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional 2024 melepas jilbab. Hal itu merespons tuduhan untuk BPIP terkait pemaksaan melepas jilbab pada pada waktu pengukuhan Paskibraka.
