Jakarta – Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang mana mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL). Menurut Faisal, pemerintah akan kesulitan menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kata Faisal asuransi kendaraan bermotor bukan sanggup bersifat wajib dan juga mengikat bagi masyarakat. Faisal menjelaskan, hingga ketika ini kesadaraan komunitas Negara Indonesia untuk mengasuransikan kendaraan bermotor masih berada dalam level kelas menengah atas.
Faisal menegaskan, ke daerah-daerah, warga tidak ada memikirkan asuransi kendaraan lantaran ada keinginan tambahan mendesak seperti konsumsi untuk pangan. “Kenapa harus diwajibkan kalau khalayak merasa tak ada risikonya. Ini adalah akan kesulitan akibat di pedesaan misalnya tak ada risikonya. Jadi kalau diwajibkan, ini berkemungkinan meningkatkan inflasi,” ujar Faisal ketika ditemui usai bermetamorfosis menjadi pembicara ke forum non-bank financial ke Jakarta, hari terakhir pekan 26 Juli 2024.
Faisal menambahkan, kebijakan yang disebutkan tidak ada perlu dieksekusi pada waktu dekat. Menurutnya tidaklah semua negara berhasil meningkatkan sektor lapangan usaha keuangan dari penerapan wajib asuransi kendaraan bermotor.
Menurut Faisal, seharus pemerintah memperbaiki sistem keamanan bidang sektor keuangan. Sehingga berikutnya mampu memulai peningkatan partisipasi rakyat di berasuransi. “Tapi ini langkah yang dimaksud harus diiringi juga dengan perbaikan ekonomi. Bagaimana mampu kalau peningkatan dunia usaha mentok pada 5 persen saja,” ujarnya.
Diwawancarai terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, kemudian Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengakui hal tersebut. Ogi mengungkapkan rendahnya partisipasi rakyat untuk terlibat di asuransi dipicu akibat minimnya pengetahuan akan pentingnya asuransi.
“Tanpa literasi pemukim bukan tahu kebutuhannya atau apa. Jadi kalau itu literasi mampu dilaksanakan lalu keperluan itu akan muncul. Kalau saya bukan punya hasil asuransi, maka saya akan berisiko lebih. Itu yang dimaksud edukasi itu yang mana diperlukan terus-menerus dilakukan,” katanya.
Ogi memaparkan ketika ini paradigma persoalan asuransi diperlukan diubah. Dia menilai, kesadaran komunitas terhadap barang jasa keuangan tak bisa jadi dijalankan secara instan. “Makanya campaign untuk asuransi kita ubah, kalau dulu mari berasuransi, sekarang itu pahami, paham dulu, baru miliki,” katanya.
Pilihan editor: Jokowi Sebut Belum Ada Kepastian tentang Wajib Asuransi Kendaraan
Artikel ini disadur dari Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor: Ada Kebutuhan Lebih Mendesak
