Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengupayakan presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengevaluasi inisiatif hilirisasi nikel yang mana direalisasikan Presiden Joko Widodo selama ini. Sebab, Mulyanto menafsirkan kecacatan lingkungan yang tersebut disebabkan maraknya proses lanjut lalu penambangan nikel ke era Jokowi tidak ada sebanding dengan keuntungan secara ekonomi.
Mulyanto mengatakan era Jokowi melakukan pengembangan lebih lanjut nikel secara ugal-ugalan. Selain memunculkan dampak kehancuran lingkungan, Mulyanto meninjau masih banyak penduduk miskin ke sekitar tambang. Di pada waktu bersamaan, kata dia, kemiskinan itu diperburuk oleh dampak kerusakan lingkungan oleh eksploitasi nikel.
“Anomali terkait kemiskinan yang mana justru terjadi dalam area kaya sumber daya alam atau tempat yang digunakan digencarkan inisiatif proses lanjut yang dimaksud rutin disebut sebagai “kutukan sumber daya alam” (deutch desease) ini penting diteliti lebih banyak di oleh otoritas dan juga para ahli,” kata Mulyanto pada penjelasan tertoreh yang tersebut diterima Tempo, Jumat, 26 Juli 2024.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, seharusnya proses pengolahan lebih lanjut nikel bisa jadi mendongkrak perekonomian warga lokal. Persoalan kemiskinan pada tempat penghasil nikel, kata Mulyanto, dipicu akibat buruknya pengelolaan dana bagi hasil juga pajak perusahaan tambang oleh pemerintah daerah. “Sehingga pemasukan yang digunakan besar sekalipun tiada berdampak bagi kesejahteraan rakyat atau lambat dicapai,” ujarnya.
Di lain sisi, Mulyanto menyatakan selama ini masyarakat lokal belaka melibatkan sebagai pekerja kasar pada pertambangan nikel sebab terbatasnya keahlian. Menurut dia, pemerintah selanjutnya dapat memfokuskan pada peningkatan sumber daya manusia agar pekerja lokal mampu menempati tempat strategis di bidang nikel.
“Presiden periode berikut harus mengevaluasi kebijakan yang tersebut berlaku selama ini secara komprehensif termasuk efisiensi dana penyelenggaraan untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Mulyanto juga mendesak pemerintah berikutnya melarang ekspor item nikel setengah jadi berkadar rendah seperti nickel pig iron (NPI) dan feronikel. Ia pun memacu penghentian perkembangan smelter kelas satu yang dimaksud menciptakan item nikel berkadar rendah tersebut.
“Kita perlu menggalakkan proses lanjut nikel dengan nilai tambah besar sehingga efek gandanya bagi komunitas meningkat dengan merancang pabrik smelter yang digunakan memproduksi nikel berkadar tinggi seperti stainless steel, baterai. Selain itu diperlukan audit komprehensif terhadap smelter-smelter dari Cina yang tersebut rawan kebakaran sehingga mengakibatkan penderita jiwa pekerja yang digunakan bukan sedikit,” tegasnya.
Pilihan editor: Ramai Kritik Hilirisasi Nikel Dianggap Lebih Untungkan Cina, Hal ini Reaksi Stafsus ESDM
Artikel ini disadur dari Politisi PKS Ingatkan Prabowo Subianto Evaluasi Program Hilirisasi Nikel
