JAKARTA – Rencana otoritas untuk penetapan tarif KRL berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang digunakan akan diterapkan secara bertahap menuai pro kontra. Banyak warga yang mana menolak namun tak sedikit juga yang memperkuat langkah tersebut.
Untuk diketahui, pengenaan tarif KRL berdasarkan NIK sendiri diadakan pemerintahan guna memberi tarif subsidi terhadap publik kurang mampu. Namun dengan begitu, tidak tidak ada mungkin saja tarif KRL juga naik bagi publik lainnya.
Salah satu yang setuju dengan pengenaan tarif KRL berdasarkan NIK adalah mahasiswi bernama Dini. Ia menilai bahwa rencana itu cukup baik lantaran dengan pengenaan tarif berdasarkan NIK dapat membantu kaum kurang mampu.
“Kalau ada acara seperti itu aku setuju sebab lebih tinggi memudahkan bagi warga yang digunakan kurang mampu. Yang punya penghasilan lebih lanjut tinggi pun harusnya sanggup menerima akibat beliau lebih besar mampu jadi bisa saja mengempiskan beban warga yang digunakan kurang mampu,” kata beliau ketika diwawancarai di tempat Stasiun Pondok Cina, Depok pada Selasa (3/9/2024).
Hal senada juga diungkap oleh mahasiswi bernama Syifa. Ia mengaku setuju dengan rencana pengenaan tarif KRL berdasarkan NIK oleh Pemerintah. Menurutnya dengan kegiatan ini, warga secara tak segera dapat saling bantu satu mirip lain.
“Kalau aku sih sebenernya setuju aja oleh sebab itu kan (tarif) tergantung kondisi sektor ekonomi masing-masing orang yah. Kalau misal disubsidiin ke orang yang dimaksud membutuhkan itu gapapa sih, bagus,” tambahnya.
Meski demikian, tak sedikit juga yang digunakan melakukan penolakan. Misalnya belaka manusia pegawai swasta bernama Naomi. Kepada MNC Portal Indonesia, ia mengumumkan pengenaan tarif yang dimaksud justru akan memberatkan sebab berbagai orang yang mempunyai KRL sebagai alternatif transportasi dengan tarif murah.
“Menurut aku itu kurang adil oleh sebab itu kita juga kan dapat uang telah ditimbang-timbang untuk apa aja. Jadi kalau tarifnya naik kan tujuan kita naik KRL itu biar murah, kalau tarifnya naik ya mending naik kendaraan pribadi,” ungkap Naomi.
Sementara yang digunakan lainnya, bernama Alvito, menilai pengenaan tarif KRL berdasarkan NIK sebagai upaya mulia otoritas untuk memberikan kesejahteraan terhadap kalangan bawah yang dimaksud pada pelaksanaannya masih diragukan.
