Jakarta – Pemerintah berencana mengubah pola penyaluran pupuk bersubsidi ke penyerahan Bantuan Langsung Petani (BLP) untuk individu petani. Hal itu sebagai respon untuk menciptakan keadilan pupuk bersubsidi yang digunakan selama ini kerap bermasalah.
Deputi Sektor Kemaritiman dan juga Informan Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menyatakan rencana yang disebutkan telah dibahas oleh Presiden Joko Widodo kemudian beberapa jumlah kementerian. Vivi memaparkan Bantuan Langsung Petani ditargetkan bisa saja diterapkan secara nasional pada 2026 mendatang.
“Sebelumnya kita mensubsidi barangnya. pemerintahan memaparkan terhadap PT Pupuk Indonesia. Ke depannya kalau BLP mirip seperti bantuan segera yang tersebut lain, kita menyediakan nilai sesuai market. Tentunya terdapat beragam variasi nilai tukar tergantung daerah. Untuk itu kita mensubsidi petaninya, segera untuk petani yang tersebut membutuhkan subsidi,” kata Vivi.
Dia mengatakan, rencana BLP didorong oleh fakta bahwa pada kebijakan subsidi pupuk selama ini kerap tak sesuai dengan prinsip yang tersebut ada. Vivi mengungkapkan ada enam prinsip yang mana harus dipenuhi di penyaluran subsidi pupuk, yakni tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat jenis serta mutu, juga tepat jumlah.
“Tapi semua prinsip yang disebutkan tidak ada terpenuhi,” katanya di diskusi bertajuk Membangun Kebijakan Pupuk Subsidi pada Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.
Saat ini, kata dia, pemerintah sedang menyiapkan uji coba pada Kota Bangka Timur lalu Daerah Bangka dengan target 165 ribu petani. “Ini adalah percontohan yang mana ditargetkan selesai pada 2025 sebelum kita terapkan secara nasional pada 2026,” katanya.
Vivi mengatakan, dengan skema BLP, petani akan diberikan bantuan dengan segera tunai. sebabnya berdasarkan kebijakan subsidi yang dipakai selama ini distribusi pupuk bersubsidi kerap bukan merata serta berisiko bukan tepat sasaran.
Berdasarkan data Bappenas, Vivi menyebutkan ketika ini distribusi pupuk subsidi di Jawa dan juga luar Jawa sangat kontras. Pada 2023, lebih tinggi dari setengah penerima subsidi pupuk terkonsentrasi dalam Pulau Jawa. Jumlahnya mencapai 14.933.972 jt petani berdasarkan NIK. Penerima pupuk subsidi selama ini tercatat berjumlah 28.419.398 petani.
“Dampak yang diharapkan dari BPL ini tentunya efisiensi penyaluran, kemudian produktivitas petani,” katanya.
Artikel ini disadur dari Subsidi Pupuk akan Dialihkan Bantuan Langsung Petani
