JAKARTA – Partai Golkar sedang mengalami ketegangan internal setelahnya mundurnya Airlangga Hartarto dari kedudukan Ketua Umum.
DPP Partai Golkar telah terjadi mengadakan rapat pleno juga menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Pelaksana tugas (PLT) Ketua Umum Partai Golkar.
Rapat pleno yang dimaksud juga memutuskan untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) serta Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 20 Agustus 2024 untuk memilih Ketua Umum definitif.
Kehadiran tindakan ini memicu kemarahan dari Deklarator Kaukus Muda Bering Rafik Perkasa Alam yang digunakan menyatakan pada Rabu (14/8/2024) bahwa langkah yang dimaksud merupakan bagian dari grand design penguasa untuk mengambil alih Partai Golkar lalu memuluskan program politiknya.
“Keputusan Munas 20 Agustus 2024 yang mana disepakati pada rapat pleno 13 Agustus 2024 bukan berdasar juga inkonstitusional,” ujar Rafik.
Menurut dia, tindakan mengadakan Munas pada 20 Agustus 2024 melanggar Anggaran Dasar (AD) kemudian Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar. AD Pasal 39 Ayat 2 Poin a menetapkan bahwa Munas adalah pemegang kekuasaan tertinggi kemudian harus dilaksanakan pada Desember atau sekali pada lima tahun.
Sementara itu, Pasal 39 Ayat 3 Poin a mengatur bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa hanya sekali dapat diadakan di keadaan luar biasa, jikalau ada persetujuan minimal 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
Rafik menilai kebijakan rapat pleno yang tersebut disepakati pada 13 Agustus 2024 tidaklah berdasarkan aturan yang tersebut berlaku dan juga inkonstitusional.
Dia menyarankan DPP mengundang semua stakeholder sebelum mengambil langkah untuk menjaga integritas kemudian keberhasilan partai. Selain itu, calon Ketua Umum definitif seharusnya berasal dari kalangan pengurus yang dimaksud pernah bergerak di dalam tingkat pusat atau daerah.
Dia mengoreksi kemungkinan pencalonan Bahlil Lahadalia atau Gibran Rakabuming Raka yang digunakan tidaklah mempunyai rekam jejak sebagai pengurus Partai Golkar.
“Siapa pun yang digunakan akan mencalonkan sebagai Ketua Umum Golkar definitif harus berasal dari kalangan pengurus yang digunakan pernah berpartisipasi dalam tingkat pusat atau daerah. Bahlil bukanlah pengurus Partai Golkar pada tingkat pusat maupun daerah. Pencalonan Bahlil sebagai calon tunggal Ketua Umum Golkar merupakan klaim sepihak. Sebaiknya senior dalam partai memberikan nasehat bukanlah malah memperkeruh suasana,” ungkapnya.
Jika skenario ini terwujud, Rafik memberi peringatan bahwa kemungkinan adanya intervensi pihak-pihak luar yang tak diinginkan pada pengambilalihan Partai Golkar sangat mungkin saja terjadi.
