PKB Go Public, Cak Imin Beberkan perihal Transisi Kepemimpinan

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar ( Cak Imin ) atau Gus Muhaimin menegaskan, PKB akan terbuka terhadap kelompok mana pun selama lima tahun ke depan. Bukan hanya saja terhadap kelompok Nahdlatul Ulama (NU).
“Lima tahun ke depan ini PKB bukan hanya saja untuk Nahdlatul Ulama tetapi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya, Hari Minggu (8/9/2024).
Cak Imin menyiratkan kepengurusan PKB periode 2024-2029 akan menjadi periode terakhirnya mengatur partai tersebut. Ia mengaku berada dalam mempersiapkan transisi agar PKB menjadi partai urusan politik yang tersebut lebih besar terbuka dan juga melakukan regenerasi kepemimpinan dengan kader-kader muda.
“Karena masa transisi PKB go public, ya kira-kira lima tahun ini terakhir saya akan memimpin,” ucapnya.
Pernyataan yang dimaksud disampaikan Muhaimin merespons pengesahan struktur kepengurusan partai hasil muktamar PKB Bali, oleh Kementerian Hukum juga Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Gus Muhaimin mengaku bersyukur berhadapan dengan dukungan yang tersebut diberikan pemerintah terhadap PKB. Di sisi lain, beliau menilai bahwa pengesahan ini juga menandakan dimulainya tugas berat yang harus dijalankan.
“Disahkan kepengurusan DPP PKB oleh Menkumham ini menunjukkan bahwa kita sudah ada harus mulai start bekerja untuk demokrasi,” kata dia.
Dia menambahkan, ini amanat serta tanggung jawab yang dimaksud cukup berat. Menurut Cak Imin, beban berat yang disebutkan adalah mengupayakan agar PKB bukan lagi dianggap sebagai partai kebijakan pemerintah untuk golongan tertentu. Dia juga menekankan pentingnya transisi kepemimpinan dalam tubuh PKB dari kader-kader senior ke generasi muda.
“5 tahun ke depan ini era PKB go public, tidak ada hanya sekali milik segelintir orang, sekelompok organisasi, tapi benar-benar milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu mengakhiri periode jabatan saya ini, saya mau, tapi sekali ini saja. 5 tahun ke depan adalah target go public,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan juga HAM telah terjadi melakukan penandatanganan surat tindakan terkait kepengurusan baru PKB hasil Muktamar Bali. Muktamar yang disebutkan memutuskan Gus Muhaimin kembali menjadi ketua umum PKB periode 2024-2029, sedangkan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menjadi ketua Dewan Syuro PKB.
Muktamar PKB di area Bali pada Agustus 2024 lalu dibayang-bayangi dengan konflik yang dimaksud terjadi antara PKB serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).





