JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar kemudian Sekjen PKB Muhammad Hasanuddin Wahid bukan memenuhi panggilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) . Rais Syuriyah PBNU, KH Muhammad Cholil Nafis menganggap Cak Imin juga Hasanuddin Wahid tiada sanggup diajak berkomunikasi.
Hal itu disampaikan Kiai Cholil Nafis dengan Ketua PBNU Umarsyah, Wasekjen PBNU M Najib Azca lalu Suleman Tanjung di area Plaza PBNU, Lantai 1, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (21/8/2024).
“Kami memutuskan bahwa PKB tidaklah mampu koordinasi dengan PBNU. Tidak mampu komunikasi dengan PBNU yang digunakan secara historis (dan dokumentasi) ada hubungan erat dengan PBNU. Ini adalah kesimpulan sementara,” ujarnya.
“Kami kelompok yang dimaksud dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekian kali mengundang, termasuk Ketua Umum PKB. Kami juga mengundang Sekjen PKB juga dua-duanya sama-sama tak hadir. Ya artinya secara kelembagaan kami mengundang untuk silaturrahim,” tuturnya.
Lebih lanjut, Kiai Cholil menyatakan informasi mengenai ketidakhadiran Ketum kemudian Sekjen PKB akan diserahkan terhadap regu panel seperti KH Anwar Iskandar lalu Kiai Amin Said Husni kemudian pasca itu akan menjadi tindakan PBNU. “Mungkin itu tambahan dari saya,” terangnya
Di samping itu, anggota Tim Panel Pansus bentukan Pleno PBNU, H Umarsyah menyebutkan bahwa pihaknya telah terjadi menunjukkan itikad baik dengan mengundang secara resmi, menyampaikan rencana yang tersebut jelas, juga melakukan konfirmasi melalui berbagai dokumen dan juga informasi.
“Kami kasih kesempatan terhadap beliau dengan cara dengan segera bertemu tatap muka. Tapi Alhamdulillah ketidakhadiran beliau ini tentu tiada menyokong upaya konstruktif PBNU untuk melakukan perbaikan dari partai PKB ini. Padahal bukan terlampau banyak hambatan yang digunakan akan kami angkat,” katanya.
Lebih lanjut, Umarsyah menyatakan bahwa PBNU berencana fokus pada tiga isu utama. “Yang pertama permasalahan kewenangan-kewenangan dari Dewan Syuro (PKB) yang dimaksud semakin hari semakin menipis, semakin bergeser ke Ketua Umum DPP PKB,” katanya.
Kedua, kata Umarsyah, perihal permusyawaratan yaitu PBNU juga ingin mendalami permasalahan seputar proses permusyawaratan di area PKB. Ketiga perihal tata kelola organisasi, hal itu menyangkut Isu terkait tata kelola organisasi PKB.
“Tiga hal ini yang tersebut kita fokus untuk melakukan pendalaman tetapi hari ini,” tutupnya.
