Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Wanti-wanti Panglima TNI hingga Kapolri Tak Lakukan Mutasi selama pemilihan gubernur
Jakarta – Menteri Koordinator Area Politik, Hukum, dan juga Keselamatan atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengajukan permohonan terhadap pimpinan TNI, kejaksaan, hingga Polri tidak melakukan mutasi jabatan selama Pemilihan Kepala Daerah pada November 2024 mendatang. Ia menilai, imbauan itu menyangkut mengenai pengelolaan anggaran serta penyelesaian sengketa dalam Pilkada.
“Kami mengharapkan terhadap pimpinan TNI, Polri untuk tak merotasi dulu pejabatnya,” kata Hadi ketika Rapat Kesepahaman Kesiapan pemilihan kepala daerah ke Bali, dipantau dari YouTube Kemenkopolhukam, Kamis, 1 Agustus 2024.
Ia mengatakan, lembaga penegak hukum itu harus merawat rencana-rencana yang dibuat mendekati persiapan Pilkada. Salah satunya ialah rencana anggaran agar sanggup dikelola dengan baik.
Karena itu, Hadi mengimbau agar sementara waktu bukan ada mutasi jabatan di TNI lalu Polri. Namun, Hadi memohonkan agar pejabat TNI serta Polri yang memang sebenarnya telah waktunya purn tugas sebelum pelaksanaan Pilkada, tiada penting ditunda masa pensiunnya.
“Saya kira Panglima TNI lalu Kapolri telah merencanakan itu, kecuali yang mana telah pensiun,” ujarnya.
Selain TNI lalu Polri, ia juga mengimbau terhadap Kejaksaan Agung agar tiada merotasi jajarannya di dalam tiap-tiap wilayah. Ia mengungkapkan, Kejaksaan Agung mempunyai peran sebagai Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu di tiap-tiap wilayah Indonesia.
“Akan saya ungkapkan kembali untuk Panglima TNI, Kapolri, dan juga Jaksa Agung supaya tetap dipertahankan sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak sekesai,” katanya.
Ia juga mengimbau terhadap pemerintah tempat agar menjaga stabilitas wilayah, khususnya di dalam bidang politik, hukum, dan juga keamanan mendekati pemilihan gubernur serentak November mendatang. Ia meminta-minta situasi ke wilayah sanggup kondusif dan juga terkendali hingga pemilihan kepala daerah usai.
Termasuk, kata dia, dengan menyiapkan sarana perihal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah agar berlangsung sesuai dengan jadwal yang tersebut sudah ada ditetapkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hadi juga menginstruksikan agar adanya koordinasi antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah.
Akhir Juli 2024 lalu, TNI dan juga Polri kompak melakukan mutasi jabatan untuk banyak personelnya. Setidaknya ada 256 perwira tinggi TNI yang dimaksud dimutasi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Salah satunya ialah Mayjen Hasan yang sekarang ini dimutasi berubah menjadi Panglima Komando Cadangan Krusial Angkatan Darat atau Pangkostrad, menggantikan Letjen Muhammad Saleh Mustafa.
Di tubuh Polri, ada 157 personel kepolisian yang digunakan dimutasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satunya adalah Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi yang dimaksud dimutasi untuk penugasan di dalam Kementerian Perdagangan.
Artikel ini disadur dari Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Wanti-wanti Panglima TNI hingga Kapolri Tak Lakukan Mutasi selama Pilkada
