Jakarta – Wakil Ketua Koperasi Purimas Jaya, Rahmadoni mengungkap salah satu poin yang digunakan disuarakan di aksi unjuk rasa pada sebagian sopir Jaklingko berkaitan penerapan pembagian porsi kuota tambahan armada tahun ini dikerjakan secara adil. Ia menafsirkan ada yang mana bukan beres pada pengadaan ini. Koperasi Purimas Jaya merupakan salah satu dari delapan koperasi yang terlibat pada aksi ke Balai Kota.
“Pihak Transjakarta waktu itu mengundang seluruh operator. Tapi, pada reuni itu hanya saja dijelaskan 100 kuota saja,” kata Rahmadoni untuk Tempo melalui arahan singkat pada Rabu, 31 Juli 2024.
Mereka diundang Transjakarta pada 19 Januari 2024 lalu. Dalam undangan itu, menurut Doni, ada satu koperasi yang digunakan tidak ada hadir, yakni Koperasi Wahana Kalpika (KWK). Koperasi itu disebut mendominasi total armada Jaklingko Mikrotrans ketika ini.
Padahal, menurut Doni, merek juga sempat melakukan rapat dengan Dinas Perhubungan DKI DKI Jakarta lalu terungkap bahwa pengadaan tahun ini adalah 200 unit. Sehingga, para operator mempertanyakan mengenai kuota 100 unit diberikan terhadap siapa.
Mereka menduga kuota 100 unit itu diberikan untuk operator tertentu dikarenakan ke tahun sebelumnya telah ada yang digunakan mendominasi.
“Dia merupakan perwakilan ketua DPRD DKI Ibukota Komisi B sekaligus ketua umum operator Koperasi Wahana Kalpika, clear conflict of interest,” tuturnya.
Pada 4 Juli kemudian seperti disitir dari Antara, banyak operator yang dimaksud sempat menemui DPRD DKI menyuarakan hal tersebut.
Ketua Umum pengurus koperasi Wahana Kalpika (KWK) sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Azhar mengumumkan tambahan 200 unit yang dimaksud masih di proses. “Pendemo itu cemas apabila kuota yang dimaksud disediakan itu didominasi oleh KWK,” ucapnya dalam kantornya di Gedung DPRD DKI Ibukota pada Selasa, 30 Juli 2024 sore.
Menurut dia, ketika ini proses negosiasi harga jual dengan Transjakarta masih berjalan juga per individu koperasi miliki patokannya sendiri. Negosiasi itu juga akan datang menentukan realisasi kouta armada yang lolos.
“Mereka (koperasi lain) maunya harganya tinggi, tapi misal dari Transjakarta maunya terlalu rendah. Maka kesepakatan kuota juga ditentukan antara Tranjakarta serta tiap-tiap koperasi sesuai dengan proses negosiasinya,” ucapnya.
Taufik membantah tudingan bahwa pihaknya diperlakukan sebagai anak emas di penyediaan unit kendaraan Jaklingko Mikrotrans oleh PT Transportasi Ibukota Indonesia atau Transjakarta. “Enggak benar itu,” kata Taufik.
Ia menyampaikan jumlah keseluruhan kendaraan KWK yang dimaksud masuk berubah menjadi Mikrotrans, dari total 6.238 kendaraan, namun yang dipakai hanya sekali 44,9 persen atau 2.801 unit. “Sedangkan realisasinya baru 1.435 atau 51 persen,” ujarnya.
Sedangkan operator lain yang gabung dengan JakLingko, kata dia, sudah ada mencapai 97 persen kemudian 75 persen. “Lebih besar dari KWK jikalau dilihat dari persentase,” katanya.
Taufik membeberkan pada waktu ini KWK miliki 5.110 anggota. Sementara beliau mempunyai armada kurang dari 10 saja.
Artikel ini disadur dari Pedemo Jaklingko Permasalahkan soal Dugaan Pengadaan 100 Unit Armada Tak Dibagi Rata
