Kusfiardi
Analis Perekonomian Politik FINE Institute
INDONESIA masih mengandalkan pengumpulan pajak dengan cara yang cenderung membebani rakyat. Bukannya menciptakan tambahan berbagai lapangan kerja dan juga menggerakkan penduduk mencapai Penghasilan Kena Pajak (PKP), pemerintah justru menggunakan instrumen pajak seperti Pajak Pertambahan Kuantitas (PPN) lalu cukai untuk meraup penerimaan negara. Instrumen pajak konsumsi ini cenderung lebih banyak menyasar kelas menengah, yang mana secara perlahan semakin merasa tercekik oleh beban pajak, khususnya oleh sebab itu daya beli mereka itu tidaklah meningkat seiring dengan kenaikan beban tersebut.
Menurut Teori Kurva Laffer, ada batas optimal pada pengenaan pajak. Jika pajak terlalu tinggi, dapat terjadi penurunan insentif untuk berproduksi atau berbelanja, yang digunakan pada akhirnya justru akan menurunkan penerimaan negara. Indonesia ketika ini mengandalkan PPN juga cukai yang dimaksud dapat menghambat konsumsi kelas menengah, teristimewa ketika daya beli mereka itu melemah akibat tekanan dunia usaha global. Rasio pajak terhadap Ekonomi Nasional Indonesia pada 2022 tercatat sekitar 9-10%, salah satu yang dimaksud terendah di dalam kawasan ASEAN, menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu memaksimalkan penerimaan pajak secara efisien.
Sementara itu, pemerintah cenderung boros di mengalokasikan anggaran sosial bagi kelompok miskin melalui program-program bantuan sosial (bansos), yang dimaksud pada dasarnya bertujuan meningkatkan konsumsi domestik. Namun, menurut Teori Redistribusi Keynesian, redistribusi pendapatan melalui bantuan sosial semata-mata efektif jikalau digunakan untuk meningkatkan produktivitas jangka panjang, bukanlah sekadar menambah konsumsi sementara. Tanpa ada kegiatan yang digunakan memacu peningkatan keterampilan dan juga kapasitas ekonomi, kebijakan ini cuma berfungsi sebagai solusi jangka pendek dan juga tiada menguatkan fondasi ekonomi.
Ketika penerimaan negara tidaklah diiringi dengan kebijakan dunia usaha yang tersebut memadai untuk meningkatkan sektor-sektor produktif, ekonomi akan terjebak pada perkembangan yang stagnan. Teori Harrod-Domar menggarisbawahi pentingnya tingkat pembangunan ekonomi yang tersebut tinggi untuk mencapai peningkatan kegiatan ekonomi berkelanjutan. Jika pemerintah tiada fokus pada penciptaan lapangan kerja produktif juga investasi, Indonesia akan semakin sulit pergi dari dari jebakan middle-income trap .
Korupsi dan juga Inefisiensi Birokrasi: Hambatan Besar untuk Reformasi
Korupsi adalah salah satu kesulitan struktural yang mana terus menghambat perkembangan Indonesia. Angka Persepsi Korupsi yang tersebut dirilis oleh Transparency International menempatkan Indonesia pada skor 38 dari 100 pada tahun 2023, peringkat 110 dari 180 negara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi penghambat utama bagi reformasi institusi serta peningkatan ekonomi. Menurut Teori Pertumbuhan Endogen, institusi yang digunakan lemah kemudian korupsi yang digunakan merajalela menurunkan insentif untuk berinovasi, sehingga menghambat perkembangan jangka panjang.
Korupsi yang tersebut meluas juga menciptakan inefisiensi birokrasi, yang dimaksud menghambat penanaman modal serta memperlambat proses reformasi ekonomi. Skala Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business) dari Bank Planet menempatkan Indonesia di tempat peringkat ke-73 pada tahun 2020. Meski ada perbaikan, peringkat ini menunjukkan masih banyaknya hambatan birokratis yang mana harus diatasi. Proses perizinan yang mana lambat juga tidaklah transparan kerap kali memperlambat arus investasi, dan juga meskipun UU Cipta Kerja (Omnibus Law) mencoba menyederhanakan perizinan, implementasinya belum sepenuhnya efektif serta justru mengakibatkan kritik terkait pengabaian hak-hak pekerja kemudian penurunan daya beli publik.
Jebakan Pendapatan Menengah: Indonesia Masih Terperangkap
Dalam teori dunia usaha pembangunan, middle-income trap terjadi ketika sebuah negara gagal bertransformasi dari dunia usaha berbasis upah rendah lalu ekspor komoditas menjadi dunia usaha berbasis inovasi. Indonesia pada waktu ini berada pada kedudukan yang tersebut rentan, di dalam mana ketergantungan terhadap sektor komoditas kemudian minimnya nilai tambah menghambat transisi ke kegiatan ekonomi yang mana lebih besar maju. Teori Neoklasik dan juga Modernisasi menekankan bahwa untuk pergi dari dari jebakan ini, sebuah negara harus beralih ke dunia usaha berbasis teknologi dan juga inovasi, seperti yang dimaksud dijalankan oleh Korea Selatan dan juga Taiwan.
Untuk memperkuat hal ini, Indonesia perlu meningkatkan Produktivitas Total Faktor (Total Factor Productivity – TFP) yang tersebut mencerminkan efisiensi di pemanfaatan sumber daya ekonomi. Namun, data menunjukkan bahwa produktivitas Indonesia stagnan dibandingkan negara-negara tetangga, serta ini semakin mempersulit jalan mengundurkan diri dari dari jebakan pendapatan menengah.
Selain itu, distribusi pendapatan yang mana timpang masih menjadi hambatan serius. Koefisien Gini, yang digunakan mengukur ketimpangan pendapatan, menunjukkan bahwa ketimpangan pada Indonesia masih cukup tinggi. Meski bantuan sosial bertujuan menghurangi ketimpangan ini, inisiatif yang dimaksud tidak ada cukup efektif tanpa adanya penciptaan lapangan kerja yang mana berkualitas dan juga berkelanjutan.
Perlunya Reformasi Struktural
Untuk mengundurkan diri dari dari jebakan pendapatan menengah, Indonesia memerlukan reformasi struktural yang mendalam. Teori Pertumbuhan Endogen menekankan pentingnya penanaman modal di pendidikan, teknologi, lalu pengembangan untuk menciptakan perekonomian berbasis pengetahuan. eksekutif harus mengubah fokus dari sekadar mencari penerimaan pajak melalui instrumen konsumsi juga mengempiskan subsidi langsung, menuju penciptaan habitat yang mengupayakan produktivitas jangka panjang.
Jika tidak, kebijakan yang mana ada ketika ini hanya sekali akan menambah masa berlaku ketergantungan terhadap solusi sementara, tanpa memperbaiki fundamental ekonomi yang mana kuat. Indonesia harus belajar dari negara-negara yang mana sukses pergi dari dari jebakan ini dengan memulai pembangunan institusi yang kuat, meningkatkan penanaman modal di inovasi, serta menciptakan lapangan kerja produktif yang mana berkelanjutan.
