JAKARTA – Ikatan Dokter indonesia (IDI) menyoroti perkara bullying atau perundungan yang terjadi di area lingkungan Rencana Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Ketua Junior Doctors Network IDI (Official JDN yang tersebut diakui World Medical Association), Dr Tommy Dharmawan, SpBTKV, PhD membeberkan pemicu terjadinya bullying di tempat lingkungan PPDS.
Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah partisipan PPDS bukan diberikan gaji. Menurutnya, PPDS tidaklah digaji menjadi hambatan yang tersebut ada dalam Indonesia. Gaji sangat berpengaruh pada perkara bullying, sehingga beberapa oknum senior minta diberikan makan, minta diantar, hingga minta diberikan pelayanan di tempat luar akademis.
“Kalau PPDS diberi gaji, minimal dia bisa jadi beli makan sendiri. Atau ketika anak sakit, bayangkan kontestan PPDS rentang usai 27 sampai 35 tahun, merekan harusnya udah punya pendapatan dalam usia itu dan juga berkeluarga. Bayangkan kalau anaknya sakit, keluarganya sakit, tidaklah ada penghasilan identik sekali. Bagaimana selama ini mereka menghidupi diri sendiri,” tutur dr Tommy pada Media Massa Briefing mengenai Bullying PPDS bersatu PB IDI & JDN IDI, Rabu (21/8/2024).
Dokter Tommy menuturkan, di dalam luar negeri seperti Malaysia, partisipan PPDS digaji senilai Rp15 juta. Sementara itu, pada waktu pengalamannya training di dalam Singapura, dr Tommy digaji 2.650 dolar Singapura atau kurang lebih lanjut Rp31,4 juta. Sedangkan dalam Indonesia, partisipan PPDS tidak ada digaji sebanding sekali.
“Ini harus jadi poin oleh Kemenkes ataupun Kemendikbud juga rumah sakit vertikalnya. Utamanya untuk memberikan upah pada PPDS,” tandasnya.
Dokter Tommy menekankan, PPDS harus digaji lantaran merekan bekerja, tidak pelajar kedokteran yang dimaksud sedang koas.
“PPDS harus digaji, oleh sebab itu bukan manusiawi sekali kalau bukan digaji. Mereka bkerja, bukanlah tiada bekerja. Mereka bukanlah pelajar kedokteran koas, mereka bekerja, jadi asisten operasi, memeriksa pasien, mengatur pelayanan. Dengan begitu, ketika lulus paripurna atau bisa jadi memeriksa pasien dengan baik,” ungkapnya.
Namun, dr Tommy menyebut, pemberian penghasilan untuk kontestan PPDS tiada mampu diberikan dari keuangan rumah sakit vertikal, diambil dari dokter penanggung jawab pasien atau konsulen.
“Simulasi keuangan menyatakan kalau PPDS cuma digaji dari rumah sakit vertikal atau rumah sakit pendidikan, kolpas rumah sakit pendidikannya pada beberapa bulan, sehingga perlu dicarikan skema yang mana baik agar PPDS ini dapat diberikan gaji,” tandasnya.
