JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 2024-2029 Vaudy Starworld menyatakan akan segera berkolaborasi lalu bersinergi dengan pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan usai mengumumkan 18 departemen (fungsional) kemudian bidang kerja untuk meningkatkan kekuatan pelaksanaan acara kerja sebagai Amanah Kongres XII IKPI pada Bali, 18-20 Agustus 2024.
“Tentunya sebagai langkah awal kami akan membantu Direktorat Jendral Pajak (DJP) merealisasikan target pajak lalu melakukan pendampingan terhadap calon wajib pajak,” kata Vaudy di tempat kantor IKPI, Mampang Prapatan, Ibukota Indonesia Selatan, Kamis (12/9/2024).
Vaudy yang dimaksud saat ini menggantikan Ruston Tambunan sebagai Ketua sebelumnya menjelaskan, untuk mempercepat itu pihaknya akan menggaet beberapa asosiasi. Tujuan tidaklah lain akan membantu rakyat membantu menjaring pembayaran pajak.
Terkait struktur kabinetnya, menurut dia, ada penambahan departemen baru (bukan pemekaran) yakni Departemen Advokasi serta Bantuan Hukum yang digunakan berfungsi mengadvokasi kemudian memberikan bantuan bagi anggota IKPI dari permasalahan hukum.
“Jadi, apabila ada anggota kita yang terkena permasalahan hukum lalu menurut penilaian kami sudah ada bekerja sesuai AD, ART, lalu ketentuan yang mana berlaku, maka ia layak mendapatkan bantuan hukum. Jadi IKPI juga harus memberikan bantuan hukum bagi anggotanya,” katanya.
Sementara, Departemen Litbang serta FGD saat ini dipisah menjadi dua departemen tujuannya agar lebih banyak fokus menjalankan tugasnya sesuai departemennya masing-masing. Selain itu, pengurus IKPI semuanya berdasarkan kapasitas, loyalitas, lalu kemauan untuk mengabdi membesarkan IKPI.
“Jadi pengurus pada IKPI ini tidak ada digaji, semuanya hanya sekali bekerja secara sukarela. Hal ini semua dapat berjalan dengan baik apabila seseorang khususnya pengurus punya kecintaan terhadap IKPI,” ujar Vaudy.
Sejauh ini, asosiasi ahli konsultasi pajak terbesar kemudian tertua pada Indonesia mempunyai anggota berjumlah 7.035 dengan 42 cabang yang tersebut tersebar di tempat seluruh Indonesia.
Pihaknya berperan bergerak serta terjun segera membantu pemerintah untuk melakukan edukasi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi juga UMKM setiap tahunnya di dalam hampir seluruh kantor IKPI cabang.
Termasuk mendesak lahirnya UU Konsultan Pajak yang digunakan sudah pernah menjadi RUU sejak 2018, pihaknya menegaskan RUU itu merupakan inisiatif kerja prioritas untuk nantinya disahkan menjadi Undang-Undang.
“Saya berharap di tempat periode kepengurusan saya, UU yang mana telah lama lama dimimpikan banyak pihak itu bisa jadi terbit,” kata Vaudy.
