JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyangkal isu mengenai jatah kursi menteri di dalam pemerintah Prabowo Subianto lalu Gibran Rakabuming Raka dengan aturan meninggalkan Anies Baswedan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Juru Bicara DPP PKS Ahmad Fathul Bari mengatakan, jikalau memang sebenarnya ada tawaran kursi menteri, maka PKS sejak awal tak akan mendeklarasikan Anies pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.
“Enggak. Kalau dijanjikan kursi menteri dari awal kita telah membantu yang tersebut lain,” ucap Ahmad di acara Rakyat Bersuara pada iNews, Selasa (3/9/2024).
Dia mengatakan, awal pendeklarasian Anies yang disebutkan merupakan beberapa orang aspirasi yang dimaksud ada dalam struktur bawah. “Kita mendeklarasikan Anies Baswedan di tempat tanggal 25 Juni dan juga itu kita proses mulai dari bawah. Hampir semua proses pemilihan kepala daerah pada PKS itu, itu kita sangat menghormati aspirasi struktur yang digunakan ada pada bawah,” katanya.
“Karena memang sebenarnya begitu cara pengambilan langkah kita, dan juga akhirnya nanti dibahas di tempat tingkat DPP,” sambungnya yang tersebut juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal ini.
Dalam proses tersebut, kata dia, PKS telah terjadi memberikan batas waktu untuk Anies untuk mencari rekan koalisi pada pemilihan kepala daerah 2024. Namun hingga batas waktu yang mana telah terjadi ditentukan, Anies tak kunjung dapat rekan koalisi.
“Dan dari proses yang tersebut ada 25 Juni sampai 4 Agustus, pimpinan mengambil juga alternatif untuk menimbulkan langkah selanjutnya ketika belum ada kepastian apakah Anies ini pertama bisa jadi berlayar, yang dimaksud kedua juga bisa jadi mengusung calon yang dimaksud kita usulkan Anies-Sohibul Iman. Maka diberikan deadline juga deadline ini ada,” bebernya.
“Dan akhirnya ketika sudah ada tidak ada bisa saja berlayar, kemudian yang kedua juga Anies belum dapat berlayar dan juga tidaklah mengusung bersatu Sohibul Iman ya makanya dibuatlah langkah alternatif yang tersebut lain,” tandasnya.
