JAKARTA – eksekutif melalui Kementerian Area Kemaritiman juga Penyertaan Modal menjamin tidak ada akan mencabut BBM subsidi di tempat masyarakat. Namun total kuota BBM subsidi akan dikurangi untuk penyediaan BBM rendah sulfur.
Deputi Sektor Kerjasama Infrastruktur dan juga Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin menyatakan produksi BBM rendah sulfur yang dimaksud punya ongkos yang dimaksud lebih besar besar ketimbang BBM dengan zat sulfur yang tinggi. Sehingga diperlukan kompensasi tambahan apabila eksekutif mau menghadirkan BBM rendah sulfur dalam masyarakat.
“Kita tidak ada ada naikan biaya BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi (BBM low sulfur), itu yang tersebut nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang mana membayar, artinya ada subsidi,” lanjutnya.
Rencananya, eksekutif akan memberikan kompensasi terhadap Pertamina untuk memproduksi BBM rendah sulfur. Sehingga peningkatan biaya produksi tidak ada berdampak pada nilai tukar jual ke masyarakat.
“Karena tadi kita sampaikan, untuk memperbaiki kualitasnya (menjadi BBM rendah sulfur), tentu harus tambah biaya,” katanya.
Kaimudin mengatakan, ada beberapa opsi yang untuk menyembunyikan penambahan biaya produksi BBM rendah sulfur. Pertama menaikan harga jual BBM, kedua ditanggung seluruhnya oleh negara, ketiga memotong anggaran subsidi BBM serta dialokasikan untuk produksi BBM rendah sulfur.
Opsi terakhir lah yang dimaksud dipilih oleh Pemerintah, sebab menurutnya pada waktu ini subsidi BBM yang mana digelontorkan tiada tepat sasaran. Bahkan BBM subsidi yang dimaksud seharusnya dinikmati oleh kalangan kelas bawah nyatanya dimanfaatkan oleh penduduk kelas menengah keatas.
“Sederhananya, kalau ia pendapatan kecil kemungkinan besar naik kendaraan umum atau motor, kemudian mulai sejahtera, beli mobil, awalnya mobil kecil, kemudian menggunakan cc yang tersebut lebih tinggi besar. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kemungkinannya beliau akan menggunakan bbm lebih besar banyak, artinya mendapatkan subsidi semakin banyak,” kata Kaimudin.
“Penyaluran BBM subsidi yang seharusnya dinikmati oleh rakyat yang ekonominya rentan justru dinikmati oleh golongan yang mana lebih besar kuat, jadi perlu subsidi ini tepat sasaran,” tambahnya.
