JAKARTA – Angin segar yang mana dihembuskan pemerintah pada akhir Agustus lalu ternyata belum dirasakan oleh pengembang rumah subsidi. Sebelumnya pada 28 Agustus lalu, pemerintah melalui Kemenko mengumumkan kuota rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Modal Perumahan) tahun 2024 akan ditambah sebanyak 34 ribu, atau digenapkan menjadi 200 ribu unit.
Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian pada 27 Agustus 2024 ketika mengumumkan kebijakan ini menegaskan, penambahan kuota ini berlaku pada 1 September 2024. Airlangga menambahkan, untuk bantuan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi publik berpenghasilan rendah (MBR). Dengan naiknya kuota FLPP diharapkan bisa saja menyokong kemampuan kelas menengah di dalam sektor konsumsi, khususnya di area bidang perumahan.
Namun, hingga minggu kedua September, tambahan kuota yang tersebut dinanti-nantikan oleh pengembang rumah subsidi belum dapat direalisasikan. Junaidi Abdillah Ketua Umum Aosisasi Pengkode Perumahan serta Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyatakan, hingga ketika ini belum ada realisasi dari kebijakan tersebut, terkait penambahan kuota.
“Tambahan 34 ribu unit ini ternyata belum bisa jadi terlaksana. Kami sudah pernah kordinasi dengan berbagai pihak terkait ternyata memang benar belum ada kejelasan. Jadinya belum sanggup akad kredit kemudian realisasinya jadi mundur, mudahan-mudahan bukanlah tertunda,” tegas Junaidi di keteranganya, Kamis (12/09/2024)
Junaidi menambahkan, semoga kebijakan ini tidak janji manis lantaran kita pengembang rumah subsidi, lalu khususnya yang tegabung pada APERSI yang mana mencapai 3 ribuan anggota berharap kuota tambahan ini segera direalisasikan.
“Dan seharusnya, dalam penghujung akhir jabatan Presiden Jokowi yang digunakan tinggal hitungan bulan ini, dapat menjadi kado manis bagi pengembang. Karena ini terkait kegiatan pak Jokowi yaitu PSR (Program Sejuta Rumah). Entah kenapa hingga minggu kedua September, ternyata belum direalisasikan. Jangan sampai inisiatif yang mana selama ini telah baik malah menjadi catatan kurang baik diakhir jabatan pak Jokowi,” imbuh Junaidi.
Selain itu, dampak belum direalisasikannya kebijakan ini menimbulkan pengembang lebih lanjut berhati-hati terkait cash flow, jangan sampai kolaps usahanya dikarenakan banyak pengembang memiliki kewajiban pembayaran dalam perbankan yang digunakan tak bisa jadi ditunda. Bahkan para pekerja bangunan atau tukang ketika ini berbagai yang digunakan menganggur lantaran tak ada pembangunansejak beberapa bulan ini.
Junaidi berharap, pemerintah segera merealisasikan janjinya dikarenakan di perkembangan properti atau perumahan, terus-menerus menggerakkan sektor lainnya. Ada sekitar 180 sektor bidang yang mana juga akan bergerak apabila ada pembangunan perumahan.
“Tak semata-mata itu, rakyat publik berpenghasilan rendah (MBR) yang mana menerima rumah subsidi juga menanti realisasi ini,” tegas Junaidi.
