Ibukota Indonesia – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) resmi bekerja serupa dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk memulai pembangunan sistem tata kelola pekerja migran Indonesia yang dimaksud tambahan baik.
“Kami ingin memulai pembangunan sistem yang dimaksud lebih besar baik pada konteks sistem tata kelola pekerja migran Tanah Air di kementerian ini,” ujar Menteri P2MI Abdul Kadir Karding pada waktu melakukan penandatanganan MoU ke kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, pada siaran pers KemenP2MI pada Rabu.
Karding menjelaskan bahwa nantinya PP Muhammadiyah akan berperan penting di proteksi juga pemberdayaan pekerja migran Indonesia dengan memberikan pendampingan sejak pada pelatihan pada konteks psikologis kemudian pemahaman keagamaan.
Selain itu, banyak anak-anak pekerja migran yang miliki akses terbatas melawan pendidikan, kemudian Menteri Karding menggerakkan PP Muhammadiyah untuk membantu pada hal tersebut.
Karding juga memohonkan PP Muhammadiyah untuk membantu purna-pekerja migran Indonesi di hal wirausaha.
“Bahwa mereka kembali ini sangat jauh tambahan baik daripada sebelum ia bekerja, artinya pendampingan wirausaha, pendampingan manajemen, pendampingan psikologis,” kata Karding.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengutarakan pihaknya setiap saat ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
“Selalu ingin berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan juga negara secara spesifik merintis langkah-langkah pemberdayaan penduduk khususnya untuk pekerja migran Indonesia,” kata Ketum Haedar Nashir.
Kami ambil tentu dari hulunya lewat sosialisasi, kemudian pembekalan pengetahuan, keterampilan sekaligus juga hal-hal yang dipandang penting bagi calon-calon pekerja migran, tambahnya.
Selain MoU, dijalankan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dirjen Pemberdayaan KemenP2MI Muh. Fachri dengan Ketua Majelis Pemberdayaan Publik PP Muhammadiyah Nurul Yamin.
Artikel ini disadur dari KemenP2MI sinergi dengan PP Muhammadiyah bangun sistem tata kelola PMI
