DKI Jakarta – Kebijakan Taraf Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Kondisi Keuangan yang mana dilakukan di dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tersebut lebih lanjut fleksibel serta realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN perlu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan agar tidak ada menghambat daya saing bidang nasional pada sedang persaingan global yang digunakan semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah sanggup kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo ke hadapan para pelaku perniagaan kemudian pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang tersebut berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar memperkuat peningkatan sektor pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Taraf Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi unsur baku, tenaga kerja, serta proses produksi dari pada negeri yang digunakan digunakan pada sebuah item atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin banyak elemen lokal yang digunakan terlibat pada pembuatan komoditas tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang serta jasa
Salah satu tujuan utama inisiatif TKDN adalah memberdayakan bidang pada negeri agar tambahan kuat kemudian kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah pernah menetapkan batas minimal TKDN yang dimaksud harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan persyaratan Bobot Manfaat Korporasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang kemudian jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman dan juga hibah.
Penerapan TKDN mengakibatkan berbagai manfaat. Selain membantu menghurangi ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga menerima lebih tinggi berbagai tenaga kerja, menghemat devisa negara, kemudian meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Pengaplikasian hasil pada negeri tidak hanya saja perihal kepentingan ekonomi, tapi juga perihal merancang kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang digunakan disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri bukanlah semata masalah bilangan bulat atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tak belaka menggalakkan sektor untuk memenuhi target nomor tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi ekosistem bidang lokal agar meningkat dan juga mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
