Disdik DKI tentang DPRD Minta Semua Guru Honorer Diangkat KKI: Pemakaian Anggaran Pendidikan Sudah Melebihi Batas
Jakarta – Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Dinas Pendidikan atau Disdik DKI Jakarta, Indra Ariesto, mengemukakan anggaran sekolah cuma ditetapkan 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sehingga pengangkatan 4.127 guru honorer di kontrak kerja Individu atau KKI sulit dilakuan.
Pernyataan Indra yang dimaksud merespons permintaan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak yang dimaksud meminta-minta semua guru yang tersebut statusnya masih honorer diangkat KKI. Jhonny bukan setuju akibat kebijakan cleansing, kuota perekrutan hanya saja 1.700 pemukim saja.
“Sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 31 ayat 4 juga UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem sekolah alokasi anggaran sebesar 20 persen dari APBD juga ketika ini pemanfaatan sudah ada melebihi,” kata Indra terhadap Tempo melalui arahan singkat pada Rabu, 24 Juli 2024.
Soal usulan serangkaian pengangkatan tiada harus lewat seleksi, menurut Indra hal itu mustahil untuk dilakukan.
“Dinas institusi belajar ingin menegaskan bahwa guru yang dimaksud ada pada DKI Ibukota berkualitas baik sesuai dengan prinsip Ibukota Indonesia Daerah Perkotaan Global. Sehingga seleksi diperlukan untuk menegaskan kualifikasi kemudian kriteria sesuai dengan apa yang tersebut dibutuhkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Jhonny memohonkan langkah-langkah pengangkatan guru honorer lewat kontrak kerja individu (KKI), tiada diperlukan melalui tes yang mana panjang. Sebab, kata Jhonny, mereka sudah ada terbukti mengajar bertahun-tahun.
“Enggak usah, ngapain tes. Mereka telah ngajar kok. Berarti kalau dia diterima mengajar sudah ada punya pengalaman,” kata Jhonny dihubungi melalui telepon pada Selasa malam, 23 Juli 2024.
Dia menyatakan itu merespons persoalan rencana Dinas Pendidikan mencari solusi nasib guru honorer yang terkena kebijakan cleansing atau pemutusan kontrak sepihak.
Dinas Pendidikan berencana membuka 1.700 kuota pendaftaran KKI pada Agustus 2024. Padahal total guru honorer di dalam Ibukota pada waktu ini 4.127 orang. Sisanya 2.427 diminta mengambil bagian mendaftar Pegawai otoritas dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kuota 1.900 orang. Mereka akan bersaing dengan guru diseluruh Indonesia. Kemudian sisanya lagi diminta mempersiapkan diri untuk pendaftaran tahun depan.
Jhonny menyatakan rencana itu terlalu ribet, lantaran anggaran pendapatan kemudian belanja tempat atau APBD 2024 dianggap cukup untuk mengangkat 4.127 guru honorer jikalau penggajiannya berdasarkan upah minimum provinsi atau UMP. Pada 2024 UMP DKI Jakarta pada waktu ini sekitar Rupiah 5,06 juta. Alasan Jhonny memohon semua guru honorer diangkat segera dikarenakan akan berjalan penumpukan dengan lulusan baru nantinya. Padahal guru yang tersebut pensiun juga banyak.
“Anggaran kita (Jakarta) cukup sebesar Rupiah 81,7 triliun. Hal ini tinggal bagaimana cara Dinas Pendidikan menyakinkan pimpinannya saja,” ujarnya.
Sejauh ini, kata Jhonny, alokasi APBD DKI DKI Jakarta didominasi untuk sektor kesejahteraan serta pendidikan. Menurut dia, untuk dana-dana hibah bisa saja dialokasikan untuk melakukan penutupan dana pengangkatan guru honorer. “Karena kasihan banget guru-guru DKI Jakarta ini digaji berdasarkan kebaikan kepala sekolah. Masak ada yang tersebut Simbol Rupiah 300 ribu, Mata Uang Rupiah 500 ribu, Simbol Rupiah 1 jt atau Mata Uang Rupiah 1,5 juta,” ujarnya.
Menurut dia, Pemprov DKI DKI Jakarta seharusnya berubah menjadi teladan yang dimaksud baik untuk area lain oleh sebab itu APBD-nya tertinggi, sehingga harus disertai dengan kesejahteraan guru yang dimaksud terjamin. “Jadi memang sebenarnya kontrak guru honorer dihilangkan,” ucapnya.
PIlihan Editor: 15 Guru Honorer Terdampak Cleansing Belum Bisa Mengajar Lagi
Artikel ini disadur dari Disdik DKI soal DPRD Minta Semua Guru Honorer Diangkat KKI: Pemakaian Anggaran Pendidikan Sudah Melebihi Batas
