Kilas Balik 28 Tahun Tragedi Kudatuli, Kudeta 27 Juli 1996 serta PDI, Siapa Tanggung Jawab?
Jakarta – Pada 28 tahun lalu, muncul kerusuhan atau dikenal dengan Kejadian Kudatuli atau Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli. Tepatnya Hari Sabtu 27 Juli 1996, kerusuhan ini bermetamorfosis menjadi sejarah kelam di bumi urusan politik Indonesia.
Peristiwa itu bermula dari dualisme di dalam tubuh Partai Demokrasi Negara Indonesia (PDI). Ketua Umum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, menyerbu kemudian menguasai Kantor DPP PDI dalam Jalan Diponegoro 58, Jakarta, yang digunakan diduduki Ketua Umum PDI Kongres Surabaya, Megawati Soekarnoputri.
Kronologi menjauhi perkembangan Hari Sabtu Kelabu Kudatuli
4 Juni 1996:
Enam belas pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia, dimotori Fatimah Achmad, S.H, yang digunakan tak lama kemudian disebut Tim 16, membentuk panitia Kongres PDI. Mereka menggugat musyawarah nasional yang memilih Megawati sebagai Ketua Umum PDI. Tim ini didukung pemerintah serta ABRI.
5 Juni 1996
Kelompok 16 memutuskan menyelenggarakan kongres di dalam Medan. Tim Mega menolak.
19 Juni 1996
Ribuan warga PDI pro-Mega melakukan long march dari Jalan Thamrin ke kantor DPP PDI di dalam Jalan Diponegoro, Jakarta. Mimbar demokrasi atau kerap disebut mimbar bebas pun dimulai. Mega mengakhiri Grup 16.
20 Juni 1996
Menteri Dalam Negeri Yogie S.M. membuka Kongres PDI pada Medan, Sumatera Utara, dihadiri Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung. Di Jakarta, massa PDI pro-Mega bentrok dengan aparat keamanan di dalam Gambir.
21 Juni 1996
Megawati menyatakan dirinya kekal sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI periode 1993-1998.
22 Juni 1996
Kongres PDI pada Medan memilih Drs. Soerjadi sebagai ketua umum kemudian sehari kemudian menunjuk Buttu Hutapea sebagai sekretaris jenderal.
15 Juli 1996
Pertemuan Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letjen Syarwan Hamid, Syamsir Siregar (Badan Intelijen ABRI), lalu Asisten Sosial Politik ABRI Soewarno Adiwidjojo mengeksplorasi lalu menyetujui pengambilalihan paksa kantor PDI, pengucuran dana Simbol Rupiah 300 juta, dan juga penyiapan 500 personel dengan tongkat sebagai senjata.
23 Juli 1996
Kolonel Haryanto, Letkol Budi Purnama, Lukman Mokoginta, serta Sahala Sinaga di Cibubur membicarakan rencana penyerbuan kantor PDI. Kepada penyidik Markas Besar Kepolisian RI, Lukman memaparkan menolak berpartisipasi juga mengundurkan diri dari operasi itu.
24 Juli 1996
Pertemuan di Komando Daerah Militer Jaya, yang tersebut dipimpin Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono, dihadiri Brigjen Zacky A. Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan juga Alex Widya Siregar, memutuskan penyerbuan kemudian pengambilalihan kantor PDI.
25 Juli 199
Presiden Soeharto menerima 11 anggota Dewan Pimpinan Pusat PDI hasil kongres Medan dalam Bina Graha. Soeharto menyatakan mimbar bebas pada Jalan Diponegoro 58 sudah disusupi “setan gundul” dan juga harus dihentikan.
27 Juli 1996
PDI pro-kongres Medan mengambil alih paksa kantor PDI dalam Jalan Diponegoro 58, DKI Jakarta Pusat. Bentrokan berdarah pecah. Bentrokan itu meluas berubah menjadi kerusuhan di sebagian Jakarta.
Komisi Nasional Hak Asasi Orang mencatatkan 5 pemukim tewas, 149 luka-luka, 23 pendatang hilang, juga 124 penduduk ditahan. Sebanyak 22 bangunan terbakar kemudian 91 kendaraan bermotor hangus. Kerugian material ditaksir sekitar Simbol Rupiah 100 miliar.
Pemerintah menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko sebagai dalang kerusuhan yang tersebut kelak disebut Kudatuli. Sebelum 27 Juli, hampir selama sebulan, aktivis PRD turut mengadakan orasi-orasi dalam halaman kantor PDI menyalahkan pemerintahan Orde Baru.
MICHELLE GABRIELA | TAUFIK RUMADAUL
Artikel ini disadur dari Kilas Balik 28 Tahun Tragedi Kudatuli, Kudeta 27 Juli 1996 dan PDI, Siapa Tanggung Jawab?
