JAKARTA – Teknologi informasi seperti media sosial dewasa ini menjadi alat yang mana sangat kuat pada proses demokrasi. Perannya sangat signifikan di membentuk opini publik, menyebarkan informasi, dan juga memobilisasi pemilih.
Kepala Laboratorium Prodi Pengetahuan Politik Universitas Kristen Indonesia (UKI) Andaru Satnyoto menuturkan media sosial dewasa ini menjadi sebuah platform digital yang digunakan sangat berpengaruh terhadap hidup publik Indonesia.
Hal itu sebagaimana disampaikan Andaru di podcast bertema “Quo Vadis Teknologi Pengetahuan menuju pemilihan gubernur 2024” yang diselenggarakan Prodi Pengetahuan Politik UKI pada Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.
Dalam konteks demokrasi, media sosial menjadi media yang digunakan sangat berpengaruh terhadap pandangan hidup Gen Z juga milenial yang mana secara elektoral menjadi ceruk pemilih pada proses demokrasi di tempat Tanah Air.
Namun, belakangan ini muncul berbagai persoalan hukum pencurian data publik yang tersebut pada akhirnya mengikis kepercayaan pengguna teknologi menjauhi kontestasi pemilihan kepala daerah 2024. Bagaimana tidak, maraknya kejahatan siber memicu mosi tak percaya berhadapan dengan kemampuan pemerintah melindungi data pribadi.
“Bagaimana kita mau menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan kepercayaan penduduk apabila isu pencurian data juga isu pengamanan data pribadi publik tiada sanggup diselesaikan?” tegas Andaru.
Koordinator Wilayah III PP GMKI YY Carlos Wawo juga memandang peran media sosial pada kalangan anak muda sebagai wadah untuk mengekspresikan diri sekaligus menjadi sumber informasi.
“Dalam hal ini, anak muda menggunakan medsos untuk mendapat info terkini terkait situasi lingkungannya hingga situasi bangsa lalu negara,” ujar Carlos.
Dia mengaku khawatir dengan maraknya perkara pencurian lalu penyalahgunaan data publik yang mana terjadi belakangan ini.
Kasus dugaan pencatutan data warga Ibukota Indonesia selama masa verifikasi data dalam KPU Ibukota misalnya yang diduga digunakan untuk kepentingan kebijakan pemerintah sebagian pihak. Kasus ini menciptakan rakyat semakin pesimistis melawan keamanan data mereka.
