JAKARTA – Keputusan DPR yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang persyaratan pencalonan dan juga ambang batas pencalonan pada pilkada memantik reaksi akademisi kemudian mahasiswa. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti memohonkan pemerintah dan juga DPR tiada menganggap simpel aksi tersebut.
Diketahui, banyak elemen rakyat dari kalangan buruh, aktivis, akademisi, hingga pelajar akan datang melakukan aksi demonstrasi untuk mengawal putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 tentang aturan threshold atau ambang batas pengusungan calon kepala area (cakada). Ada juga putusan MK mengenai ketentuan pencalonan yang harus dipenuhi sebelum penetapan calon. Putusan yang disebutkan dianulir oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR melalui Panja RUU Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara kilat. Draf RUU pemilihan gubernur akan disahkan pada Rapat Paripurna DPR pada Kamis (22/8/2024) hari ini.
“DPR dan juga otoritas hendaknya sensitif juga tak menganggap mudah terhadap arus massa, akademisi, dan juga peserta didik yang mana turun ke jalan menyampaikan aspirasi penegakan hukum dan juga perundang-undangan. Perlu sikap arif kemudian bijaksana agar arus massa bukan memunculkan hambatan kebangsaan juga kenegaraan yang mana semakin meluas,” ujar Mu’ti pada keterangan tercatat yang dimaksud dikirim Ketua Biro Komunikasi lalu Pelayanan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Edy Kuscahyanto, Kamis (22/8/2024).
Mu’ti mengaku sulit memahami langkah serta langkah DPR yang dimaksud bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya menjadi teladan lalu mematuhi undang-undang.
“DPR sebagai lembaga negara yang merepresentasikan kehendak rakyat semestinya menghayati betul dasar-dasar bernegara yang dimaksud mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan juga kepentingan negara dan juga rakyat jika dibandingkan dengan kepentingan urusan politik kekuasaan semata. DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi,” jelas Mu’ti.
Menurut Mu’ti, DPR tak semestinya berseberangan, berbeda, dan juga menyalahi putusan MK pada permasalahan persyaratan calon kepala tempat lalu ambang batas pencalonan kepala area dengan melakukan pembahasan RUU pemilihan gubernur 2024.
“Langkah DPR yang disebutkan selain dapat menyebabkan kesulitan disharmoni pada hubungan sistem ketatanegaraan, juga akan menjadi benih permasalahan serius di Pemilihan Kepala Daerah 2024. Selain itu akan memunculkan reaksi masyarakat yang dapat mengakibatkan suasana bukan kondusif di hidup kebangsaan,” pungkasnya.
