JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto membeberkan sebagian strategi untuk menggalakkan peningkatan makro sektor ekonomi nasional di area 2025. Mesin perkembangan ekonomi 2025 lainnya di area antaranya, membuka lingkungan ekonomi baru, Kartu Prakerja, implementasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja, optimalisasi kegiatan strategi nasional (PSN), Kawasan Perekonomian Khusus (KEK).
Lalu aksesi Organisasi untuk Kerjasama Sektor Bisnis serta Pembangunan (OECD) lalu aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) atau perjanjian komprehensif kemudian progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik.
“Beberapa strategi ke depan yaitu tentu revitalisasi mesin dunia usaha , teristimewa juga untuk membuka pangsa baru, revitalisasi kunjungan beberapa kegiatan unggulan yang tadi pak Presiden sampaikan, selain Kartu Prakerja, UU Cipta Kerja, kegiatan strategi nasional, KEK, aksesi OECD serta juga pada proses aksesi CP-TPP,” ujar Menko Airlangga pada waktu konferensi pers, dalam Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Ibukota Selatan, hari terakhir pekan (16/8/2024).
Tak hanya sekali itu, pemerintah juga menyokong pengembangan ekonomi baru melalui utilisasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), persiapan talenta digital, pengembangan pusat data, transisi energi. Kemudian, pengembangan lebih lanjut di dalam berbagai sektor, pendalam serta penguatan sistem ekologi electric vehicle alias EV, dan juga inisiasi semi kondaktor.
“Tentu kita masih melakukan kegiatan di area bidang pengamanan sosial, pemberdayaan warga melalui kegiatan KUR (Kredit Usaha Rakyat), acara Makan Siang Bergizi gratis, juga rehabilitasi sekolah,” beber dia.
Selanjutnya, konektivitas dengan pengembangan infrastruktur, termasuk Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN) dalam Kalimantan Timur (Kaltim), perbaikan tata kelola sumber daya manusia (SDM). Optimalisasi insentif untuk transisi energi, pengurangan karbon dan juga pengamanan sosial, hingga pemberdayaan penduduk untuk ketahanan nasional lalu stabilitas politik.
