Akhirnya Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang, Apa Kata DPD IMM DIY, PP Aisyiyah, Koalisi Publik Sipil?

Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY menyatakan bahwa Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang dimaksud berimbas pada krisis sosial jikalau menerima tawaran yang disebutkan pengelolaan tambang

“Kami merekomendasikan Muhammadiyah untuk segera menyatakan penolakan terhadap pemberian konsesi pertambangan yang digunakan jelas-jelas akan melanjutkan krisis sosial-ekologis kemudian berdampak buruk pada warga yang dimaksud terkena dampak dengan segera dari tambang batu bara,” demikian bunyi poin ketiga sikap DPD IMM DIY yang digunakan dirilis pada 28 Juni 2024.

IMM DIY pun mendesak pemerintah untuk mencabut aturan yang memungkinkan organisasi massa atau ormas keagamaan menjalankan tambang di Indonesia.

“Aturan ini bertentangan dengan regulasi pada atasnya kemudian sarat dengan kepentingan kebijakan pemerintah transaksional,” bunyi poin kesatu sikap DPD IMM DIY. Selain itu, DPD IMM DIY menolak kelanjutan aktivitas tambang ekstraktif di Indonesia juga mendesak Muhammadiyah untuk turut juga di upaya pemulihan lingkungan hidup.

Namun, pada Rabu, 24 Juli 2024, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan menjelaskan alasan pihaknya menerima izin tambang.

Salah satunya, kata Anwar, agar Muhammadiyah dapat menjalankan tambang dengan baik lalu benar, sesuai dengan yang tersebut nilai-nilai dari ajaran agama. “Semestinya ormas keagamaan ini diberi kesempatan mengurus tambang. Agamanya dibawa di langkah-langkah pengolahan tambang,” ucapannya pada waktu dihubungi pada Rabu malam, 24 Juli 2024.

Ia memastikan, pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan akan berbeda dengan tambang yang tersebut dikelola para kapital. Sebab, nilai-nilai dari ajaran agama, seperti kebersamaan maupun saling memedulikan itu harus ditumbuhkembangkan oleh ormas-ormas keagamaan.

Sementara itu, penolakan juga muncul dari Pimpinan Pusat Aisyiyah yang masih berharap para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang pada forum perjumpaan yang tersebut akan digelar

Pimpinan Pusat Aisyiyah masih berharap ada keajaiban para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang pada forum reuni yang digunakan akan diselenggarakan pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024 pada Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.

“Yang penting bahwa mari berharap semoga masih ada keajaiban bahwa besok atau lusa itu para pimpinan tak menerima tambang untuk Muhammadiyah juga menyampaikan terima kasih terhadap pemerintah,” upcap Hening Parlan pada Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.

Aksi Muhammadiyah Harus Berani Menolak Konsesi Tambang

Bertepatan dengan PP Muhammadiyah mengadakan Konsolidasi Nasional guna memutuskan penerimaan atau penolakan pengelolaan industri tambang di dalam Indonesia, pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024. 

Koalisi warga sipil, akademisi, aktivis lalu siswa di dalam Yogyakarta yang dimaksud tergabung pada Diskusi Cik Di Tiro juga Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) menyelenggarakan aksi simbolis untuk mendesak PP Muhammadiyah agar menolak tawaran mengurus kegiatan bisnis tambang di dalam Indonesia, pada Sabtu, 27 Juli 2024 ke Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta. 

Dilansir dari rilis pers aksi tersebut, jaringan penduduk sipil dalam Yogyakarta menegaskan bahwa ormas keagamaan bukan boleh terlibat di industri tambang. Pemberian izin usaha tambang oleh pemerintah akan menjerumuskan ormas keagamaan ke pada lumpur dosa ekologis akibat praktik perusahaan tambang pada waktu ini direalisasikan dengan ugal-ugalan juga tidak ada berkelanjutan. 

Sana Ullaili dari SP Kinasih mengungkapkan sejumlah dari orang yang terluka pertambangan adalah anggota atau simpatisan ormas keagamaan. Mereka inilah yang tersebut seharusnya dipikirkan lalu dilindungi hak-haknya. 

“Memang, jikapun ditolak ormas keagamaan, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kemungkinan kekal akan dioperasikan oleh pebisnis tambang yang dapat jadi lebih tinggi merusak. Atas dilema ini, seharusnya ormas sangat enteng mengambil sikap, yakni dengan masyarakat menolak kemudian mengharamkan segala bentuk perusakan,” kata Sana, disitir dari rilis pers aksi tersebut. 

MICHELLE GABRIELA | ANGELINA TIARA P

Artikel ini disadur dari Akhirnya Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang, Apa Kata DPD IMM DIY, PP Aisyiyah, Koalisi Masyarakat Sipil?