JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran untuk perkembangan Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024.
Menurut Menkeu, realisasi yang disebutkan telah terjadi mencapai 26,4 persen dari pagu anggaran yang mana ditetapkan pemerintah sebesar Rp42,5 triliun untuk 2024.
“Jadi yang baru cair memang sebenarnya kelihatannya Rp11,2 triliun untuk yang dimaksud pagu 2024 ini, yang tersebut nilainya Rp42,5 triliun. Tapi bukan berarti belanjanya nanti belaka Rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan kemudian ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di area kuartal III maupun di area kuartal terakhir (2024),” kata Sri Mulyani pada waktu konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di area Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Sri Mulyani menambahkan, Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) sudah ada mempunyai sekitar 108 kontrak perkembangan senilai Rp84,2 triliun, namun belum semua terealisasi sebab perjanjian kontraknya per termin.
“Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) menyatakan ada 108 paket nilainya Rp84,2 triliun. Sudah dikontrakkan. Nah dikontrakkan bukanlah berarti uangnya telah mengundurkan diri dari akibat merek have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya per termin,” jelas Menkeu.
Secara rinci realisasi anggaran IKN ini terbagi dua yakni untuk klaster infrastruktur lalu non infrastruktur. Realisasi klaster infrastruktur sebesar Rp9,0 triliun dari Pagu Rp39,3 triliun dipergunakan untuk berbagai aspek.
Realisasi anggaran itu digunakan untuk penyelenggaraan gedung di dalam kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko lalu Kementerian lain juga gedung Otorita IKN (OIKN). Pembangunan tower rusun ASN lalu Hankam, rumah tapak menteri, juga rumah sakit IKN.
Pembangunan Jalan Tol IKN, jalan juga jembatan IKN, dan juga Bandara VVIP, Acara pemetaan, pemantauan dan juga evaluasi: Penataan serta Penyempurnaan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, serta Pengendalian Banjir IKN.
“Kita juga memberikan beberapa tambahan belanja seperti belanja VVIP, jalan tol IKN, jembatan IKN yang tersebut kemarin beberapa mulai berfungsi, tapi beberapa perlu disempurnakan. Kemudian sarana air. Akan ada 22 embung sebagai tampungan air juga akan dinaikkan menjadi 30, bahkan jadi 60,” ucap Bendahara Negara itu.
Sementara, untuk klaster non infrastruktur tercatat Rp2,2 triliun dari pagu anggaran yang tersebut sebesar Rp3,3 triliun. Anggaran yang disebutkan digunakan untuk perencanaan, koordinasi juga penyiapan pemindahan. Kemudian, pemasaran hingga sosialisasi IKN. Acara pemetaan, pemantauan serta evaluasi, dukungan pengamanan POLRI, Operasional OIKN.
