JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode 2014-2015 Andrinof Chaniago mengungkapkan kebijakan pemberian HGB juga HGU selama banyak tahun merupakan sesuatu yang mana kebablasan.
Andrinof menilai penanam modal atau para pelaku perniagaan akan otomatis tertarik untuk berinvestasi ke sebuah wilayah ketika meninjau prospek bidang usaha di dalam kawasan tersebut. Alih-alih memberikan insentif terhadap para investor, kebijakan yang dimaksud justru dianggap kelewatan.
“Tidak perlu itu (pemberian HGU juga HGB hampir 2 abad), itu kebablasan,” ujar Andrinov pada acara Peluncuran Buku ‘9 Alasan juga 8 Harapan Memindahkan Ibukota’ dalam Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).
Menurutnya, kesempatan usaha akan tercipta ketika sebuah habitat hidup dan juga berprogres dalam sebuah wilayah. Maka yang mana penting untuk dipastikan adalah penyelenggaraan sistem ekologi kota terlebih dahulu sebelum mengundang penanam modal masuk ke IKN.
“Biar semata nanti kalau prospek perusahaan itu muncul otomatis penanam modal baru akan tertarik, yang mana saya ingatkan sekarang ga mungkin saja kan penanam modal masuk sekarang, berat,” kata Andrinof.
“Maka bangun rumah sakit, relevan, sekolah, relevan, supermarket, relevan, taman rekreasi tempat hiburan ASN, relevan. Tapi nyari, mengundang penanam modal yang dimaksud mau taruh Rp50 triliun itu tiada logis,” tambahnya.
Seperti diketahui pada waktu ini otoritas mengeluarkan kebijakan untuk pemberian HGB (Hak Guna Bangunan) terhadap calon penanam modal IKN selama 180 tahun, atau HGU (Hak Guna Usaha) selama 190 tahun. Harapannya skema ini menjadi insentif khusus bagi calon pemodal IKN sebagai pemanis alias pelaris investasi.
Mengingat porsi pembiayaan APBN dipatok belaka 20% dari proyeksi permintaan dana pembangunan IKN sebesar Rp466 triliun hingga tahun 2045 mendatang. Sehingga porsi pembiayaan dari badan bisnis memegang harapan besar untuk keberlangsungan kemudian keberhasilan proyek Ibukota baru tersebu
