Bukan Cuma Pertalite, eksekutif Bakal Hapus Pertamax dari SPBU

JAKARTA – pemerintahan akan datang menghapus Pertalite lalu Pertamax dari peredaran mulai akhir tahun 2027 atau tahun 2028 mendatang. Deputi Area Sinkronisasi Infrastruktur serta Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengatakaan jenis BBM yang dimaksud akan diganti dengan jenis BBM yang mana punya sulfur lebih besar rendah ketimbang pertalite atau pertamax.
“Ini tentu membutuhkan kesiapan dari Pertamina, kilang, akan dilaksanakan secara area per daerah, lalu rencananya fully dilaksanakan secara nasional akhir 2027 atau 2028 yang dimaksud pertama,” ucapannya di jumpa pers dalam Jakarta, Kamis waktu malam (12/9/2024).
Baca Juga: Mengenal Pertamax Green, Jenis BBM Baru Pengganti Pertalite yang mana Mulai Dibatasi
Lebih lanjut, Kaimudin menyatakan penyediaan BBM rendah sulfur itu untuk menyesuaikan dengan mesin standar euro 4 dan juga 5 yang digunakan pada waktu ini dipasang oleh pabrikan kendaraan bermotor. Harapannya pemakaian BBM rendah sulfur itu dengan standar mesin euro 4 sanggup menurunkan emisi gas buang yang dimaksud lebih lanjut bersih.
“Kita ingin penyediaan BBM berkualitas, BBM itu yang digunakan disediakan adalah BBM yang rendah sulfur atau comply dengan mesin euro 4,” sambungnya.
Meski demikian, Kaimudin melakukan konfirmasi BBM baru rendah sulfur yang disebutkan akan memiliki nilai tukar jual yang identik seperti jenis pertalite lalu pertamax ketika ini, walaupun ada penambahan biaya produksi untuk menghasilkan kembali produk-produk baru tersebut.
Penambahan biaya itulah yang dimaksud nantinya akan ditanggung pemerintah yang mana diberikan untuk PT Pertamina terdiri dari modal kerja. Sehingga beban biaya tambahan dari proses produksi mampu ditambal pemerintah kemudian tidak ada berpengaruh terhadap tarif jual ke konsumen.
“Kita tidak ada ada naikan nilai tukar BBM, tapi ada kenaikan cost untuk penambahan biaya produksi, itu yang dimaksud nanggung pemerintah, kalau pemerintah yang digunakan membayar, artinya ada subsidi,” lanjutnya.
Baca Juga: Luhut Klaim 94% Pembeli BBM Subsidi Pertalite serta Solar Orang Kaya
Pada kesempatan berbeda, SVP Business Development Pertamina Wisnu Medan Santoso mengungkapkan untuk memproduksi BBM rendah sulfur ini diperlukan tambahan pembangunan ekonomi sebesar USD2 miliar atau sekitar Rp30 triliun. Penyertaan Modal ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi di area kilang.
“Melalui pembangunan ekonomi Pertamina di dalam RDMP Balikpapan, kami telah pembangunan ekonomi sekitar USD5 miliar, itu akan sanggup produksi BBM kualitas EURO 5. Tapi memang benar untuk meningkatkan kilang lain juga investasinya cukup lumayan, ada sekitar hampir USD2 miliar,” tambahnya.
Sehingga pada waktu ini, dikatakan Wisnu, PT Pertamina masih mengantisipasi regulasi dari otoritas terkait penyaluran atau perdagangan materi bakar rendah sulfur tersebut.
“Untuk itu kami sedang mengantisipasi eksekutif untuk adanya revisi Perpres terkait penyaluran BBM dikarenakan kami sebagai BUMN kami harus mendapatkan kompensasi terkait penambahan cost tadi. Memang ujungnya pada who’s gonna pay the bill,” pungkasnya.




