Ibukota – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak serta Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyebutkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) pada upaya mengawasi kemudian mengendalikan penyaluran unsur bakar minyak (BBM) subsidi kemudian kompensasi bagi konsumen pengguna.
Menurut dia, di keterangannya ke Jakarta, Senin, teknologi informasi juga mempermudah organisasi perangkat wilayah (OPD) selaku penerbit surat rekomendasi lalu konsumen pengguna untuk mendapatkan BBM subsidi juga kompensasi negara.
"Dalam menyalurkan BBM subsidi serta kompensasi terhadap masyarakat yang mana berhak, yaitu konsumen pengguna, tentu kami punya alat kendali, salah satunya yaitu surat rekomendasi," kata Erika ketika menjadi pembicara di talkshow bertajuk "BBM Subsidi, Bukan untuk Semua Orang", yang digunakan diselenggarakan di rangkaian Halal Bihalal Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Negara Indonesia pada Jakarta, hari terakhir pekan (11/4/2025).
BPH Migas sudah pernah menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
Sesuai beleid tersebut, konsumen pengguna, seperti bidang usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, atau pelayanan umum, diwajibkan miliki surat rekomendasi, yang mana diterbitkan oleh OPD terkait.
Untuk itu, BPH Migas telah lama mengembangkan aplikasi mobile Xstar, yang digunakan merupakan salah satu alat kontrol pemakaian BBM subsidi serta kompensasi agar tepat sasaran serta tepat volume.
"Kami juga sudah ada mempunyai aplikasi mobile untuk penerbitan surat rekomendasi lalu datanya sudah ada terintegrasi dengan pemerintah wilayah lalu badan usaha penugasan," imbuh Erika.
Surat rekomendasi merupakan upaya meningkatkan akuntabilitas ukuran penyaluran BBM subsidi serta kompensasi, mengingat subsidi BBM menggunakan uang negara.
Data yang dimaksud terekam di sebuah sistem, yang tersebut mana jumlah BBM subsidi lalu kompensasi yang digunakan disalurkan terhadap konsumen pengguna, akan tercatat dengan baik.
"Jadi, kita tahu berapa (volume) yang digunakan telah dikeluarkan untuk setiap-tiap konsumen pengguna," jelas Erika.
Selain mengatur serta mengawasi penyaluran BBM subsidi juga kompensasi bagi masyarakat, lanjut Erika, BPH Migas juga berikrar mewujudkan transisi energi bersih, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi melalui jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga.
"Khususnya ibu-ibu untuk mulai mengerti akan bahwa ada alternatif energi bersih, yaitu jaringan gas bumi melalui pipa yang digunakan dapat dimanfaatkan di rumah tangga," ucapnya.
Erika pun menggerakkan perempuan Indonesi dapat membantu untuk mewujudkan tugas BPH Migas pada memaksimalkan pemanfaatan gas bumi pada pada negeri, dikarenakan gas bumi merupakan energi yang tersebut lebih lanjut bersih serta efisien.
"Bagaimana nanti warga beralih untuk energi yang mana tambahan bersih dan juga lebih besar sederhana didapatkan. Sudah seharusnya perempuan ikut serta untuk membantu kemudian menyukseskan program-program pemerintah," tuturnya.
Sebagai salah satu perempuan yang dimaksud diberi amanah menjadi pemimpin sebuah lembaga, ia menghadirkan perempuan Indonesi mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki agar dapat mewujudkan cita-cita serta berkontribusi nyata bagi pembangunan nasional.
"Pada pada waktu bekerja, kita bekerja dengan segala kemampuan yang dimiliki. Usahakan secara maksimal agar tujuan itu tercapai. Jalankan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang tersebut diamanahkan untuk kita," sebut Erika.
Kegiatan juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan juga Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pemberdayaan Perempuan kemudian Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Direktur Jenderal Daya Baru Terbarukan juga Konservasi Daya Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, dan juga banyak Pengurus Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia.
Artikel ini disadur dari Kepala BPH Migas sebut pentingnya TI untuk kendalikan BBM subsidi
