JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) mengakui, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja merubah dukungan partai urusan politik (parpol) untuk membantu figur di dalam kabupaten atau kota. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN demisioner, Eddy Soeparno.
“Adanya putusan MK pasti berbagai perubahan, yang digunakan tadinya enggak bisa jadi forward kader, mendadak bisa jadi maju. Yang tadinya kita telah berkoalisi, mendadak oleh sebab itu telah ada putusan MK partai nonsit di dalam parlemen dapat usung dengan pernyataan yang tersebut cukup,” terang Eddy pada waktu ditemui di area KPUD Jakarta, Rabu (28/8/2024).
Namun demikian, Eddy berkata, inovasi dukungan tak terlalu signifikan terjadi pada pengusungan calon di tempat tingkat Gubernur. “Alhamdulillah kalau provinsi tak ada, kalau kabupaten/kota pasti ada,” tuturnya.
Atas dasar itu, Eddy menilai, akan terjadi dinamika urusan politik diujung pendaftaran calon kepala daerah. Bahkan, kata Eddy, ada pembaharuan dukungan dari PAN.
“Jadi saya kira dinamikanya ada serta diujung ya, bahkan kemarin di malam hari juha sampai setengah dua pagi kita masih terima beberapa perubahan,” ucap Eddy.
Meski begitu Eddy berkata, pembaharuan itu masih sah-sah saja. Apalagi, katanya, pembaharuan itu menimbulkan partai sanggup mengajukan kader internal untuk maju pada pemilihan gubernur 2024.
“Tetapi menurut saya ya itu sah-sah saja, baik saja, dikarenakan lebih banyak banyak lagi partisipasi dari kader-kader atau calon-calon yang mana dapat diajukan dalam pilkada,” tandasnya.
