JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu mengumumkan secara tegas bahwa Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) memang benar menghadapi dasar keinginan pihak Istana.
Hal ini dikatakan Masinton menanggapi sikap pemerintah yang tersebut menyetujui draf RUU Pemilihan Kepala Daerah yang dimaksud pada ketika rapat pengambilan kebijakan tingkat I dengan Baleg DPR.
“Udahlah, ini kan memang sebenarnya maunya Istana ini,” ujar Masinton usai mengunjungi rapat Baleg DPR di dalam Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Masinton mengungkapkan bahwa revisi ini sebagai bentuk reaksi Istana berhadapan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 yang mana baru hanya diputuskan Awal Minggu 20 Agustus 2024 kemarin.
Dia mengingatkan bahwa konstitusi itu merupakan hukum tertinggi yang dimaksud perlu ditaati oleh semua pihak. Oleh akibat itu, PDIP akan mengikuti apa yang menjadi putusan MK.
“Silakan semua tanggal 27 juga 29 Agustus ini yang digunakan memenuhi aturan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi datang beramai-ramai ke KPU Ibukota Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu,” paparnya.
