Jakarta – Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala Badan Sinkronisasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjung mengutarakan sudah pernah menawarkan empat titik izin usaha pertambangan (IUP) atau izin tambang terhadap organisasi kemasyarakatan keagamaan atau ormas Muhammadiyah.
Dia mengutarakan sejauh ini empat lokasi yang mana ditawarkan Kementerian Pengembangan Usaha dan juga Kementerian Tenaga juga Narasumber Daya Mineral (ESDM) itu masih dikaji Muhammadiyah. “Mereka masih mempertimbangkan lokasi yang dimaksud sesuai,” kata Yuliot di dalam Hotel Raffles Jakarta, Kuningan, DKI Jakarta Selatan, Rabu malam, 31 Juli 2024.
Dia menjelaskan Muhammadiyah masih mengkaji sebagian titik yang dimaksud ditunjuk dua kementerian itu sebab baru belaka memutuskan Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah memutuskan menerima IUP. Kementerian Penanaman Modal serta Kementerian ESDM akan menyiapkan area yang tersebut memiliki prospek komposisi batu bara yang digunakan identik dengan area yang tersebut diberikan untuk Nahdlatul Ulama.
Yuliot menyatakan pemberian izin kedudukan pengelolaan tambang untuk NU berasal dari lahan hasil penciutan milik bekas perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) PT Kaltim Prima Coal. KPC merupakan anak perusahaan Grup Bakrie untuk Muhammadiyah. “Itu telah ditentukan lokasinya,” katanya.
Menurut Yuliot, empat kedudukan alternatif yang mana ditawarkan terhadap Muhamadiyah berada ke Kalimantan Timur. Pemberian tempat kejadian tambang terhadap Muhamadiyah dengan mengawasi luas kawasan konsesi maupun isi batu bara. “Bagi Muhammadiyah ini masih di pertimbangan lalu kajian,” ucap dia.
Dia mengemukakan dari ormas lain belum ada pembicaraan perihal menerima IUP tersebut. Ada ormas yang menyatakan tiada menerima IUP. “Kami tidaklah mengajukan akibat tidak kompetensi kami,” kata dia, menirukan ormas lain yang tersebut memutuskan tak menerima tawaran IUP itu.
Ia menjelaskan berdasarkan regulasi, IUP itu diberikan terhadap organisasi keagamaan yang digunakan ke dalamnya memiliki fungsi ekonomi. Sehingga pemberian IUP ditujukan untuk badan perniagaan ormas keagamaan. “Yang mengajukan itu badan usahanya, tidak organisasi kemasyarakatannya,” ucap dia.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menuturkan belum tahu pada mana area tambang yang mana diberikan untuk ormas itu. Tim yang tersebut ditugaskan untuk kegiatan pengelolaan tambang pun belum mengeksplorasi tempat kejadian yang digunakan disiapkan terhadap organisasi itu.
“Yang saya tahu, belum pernah ada pembicaraan resmi,” kata Mu’ti, menjawab apakah Muhammadiyah pernah menawarkan menjalankan tambang di Kalimantan Timur, melalui program perpesanan, Kamis, 1 Agustus 2024.
Mu’ti mengungkapkan belum ada pembicaraan dengan kementerian apa pun, seperti Kementerian Pengembangan Usaha dan juga ESDM masalah lokasi IUP tersebut. “Belum ada pembicaraan dengan kementerian mana pun,” ucap dia.
Artikel ini disadur dari Pemerintah Tawarkan 4 Lokasi Kelola Tambang ke Muhammadiyah, Di Mana Saja?
