Jakarta – Sorotan terhadap isu pembatasan pembelian komponen bakar minyak (BBM) bersubsidi masih belum terlepas. Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat menanggapi singkat. Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi, namun ia memandang perlunya sosialisasi supaya tak meleset.
1. Tindak balas Jokowi
Menanggapi polemik yang terus disoroti, Jokowi menyatakan, sejauh ini pemerintah belum mengeksplorasi tentang kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
“Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Jokowi pada saat ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024, seperti dikutipkan dari Antara.
2. PKS Meminta Luhut Klarifikasi
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto memohonkan Menteri Koordinator Lingkup Kemaritiman lalu Penyertaan Modal Luhut Binsar Pandjaitan mencabut pernyataannya masalah rencana pemerintah melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024.
Mulyanto juga memohon agar Luhut memberikan klarifikasi lantaran rencana pembatasan yang disebutkan masih simpang siur. “Lumrah semata kalau pernyataan pejabat diralat untuk mengempiskan keresahan yang tersebut terbentuk di masyarakat,” kata Mulyanto melalui keterangan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.
Tak belaka simpang siur, anggota Komisi VII DPR RI itu menyimpulkan pernyataan Luhut perihal wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus tiada tepat untuk disampaikan. Sebab, menurut dia, tanggal yang dimaksud bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. “Masak hadiah ulang tahun merupakan penerapan pembatasan BBM bersubsidi,” ucap Mulyanto.
3. Mengalihkan ke BLT
Wacana masalah pembatasan BBM bersubsidi juga menuai kritik dari direktur utama Think Policy, Andhyta Fireslly Utami. Menurut beliau pemerintah Tanah Air seharusnya mereformasi kebijakan subsidi. Kata dia, selama ini subsidi BBM bukan efektif kemudian tak tepat sasaran. Soal kebocoran subsidi BBM tampak dari distribusi material bakar pertalite serta solar yang tersebut banyak dinikmati kelas menengah atas.
“Penghematan fiskal dari pengurangan subsidi seharusnya dialokasikan untuk inisiatif yang digunakan mengupayakan penduduk kelas menengah bawah, rentan serta miskin,” kata Andhyta di keterang tercatat yang tersebut diterima Tempo pada Selasa, 16 Juli 2024.
Andhyta mengatakan, anggaran subsidi BBM sebaiknya dipindahkan untuk bantuan secara langsung tunai (BLT). Kalau pun pembatasan alokasi anggaran untuk subsidi BBM diterapkan, pemberlakuannya harus bertahap memprioritaskan sektor yang digunakan paling terkena dampak kemudian target kelompok warga yang mana jelas. “Selain BLT realokasi subsidi sanggup diarahkan ke sektor produktif yang dimaksud tidaklah terbatas pada manufaktur, pertanian, perikanan, kemudian sebagainya,” ucapnya.
4. Sosialisasi Dulu
“Tidak ada pembatasan BBM,” kata Menteri Koordinator Area Perekonomian Airlangga Hartarto, pada Selasa, 16 Juli 2024, diambil Antara. Dia mengatakan, pemerintah masih mempersiapkan skenario inisiatif yang digunakan kemudian akan dilaporkan terhadap Presiden Jokowi.
Sampai sekarang, beliau mengajukan permohonan para pemangku kebijakan untuk melakukan sosialisasi. “Saya minta untuk sosialisasi dulu agar tepat sasaran,” ujarnya.
NANDITO PUTRA | SANDY PRASTANTO | RIRI RAHAYU
Artikel ini disadur dari Pembatasan BBM Bersubsidi, Ditanggapi Jokowi hingga Perlu Sosialisasi
