JAKARTA – Guru memegang peran sentral di membentuk kualitas institusi belajar di area Indonesia. Sebagai salah satu pilar utama pendidikan, dia tiada hanya saja bertugas untuk mengajar, tetapi juga membimbing serta menginspirasi para murid pada mencapai kemungkinan terbaik mereka.
Tanpa dukungan juga peningkatan kesejahteraan juga kompetensi guru, visi besar lembaga pendidikan berkualitas dalam Indonesia sulit tercapai. Karena itu, pemerintah terus mengupayakan berbagai langkah strategis untuk memverifikasi para guru mendapatkan pengakuan, kesejahteraan, lalu peningkatan kapasitas yang digunakan dia butuhkan untuk menghadapi tantangan lembaga pendidikan di area era ketika ini.
Salah satu pencapaian signifikan adalah pengangkatan lebih lanjut dari 700 ribu guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini tidak cuma memberikan kepastian karier bagi para guru, setelahnya bertahun-tahun tidak ada ada pengangkatan sejak tahun 2018. Ini adalah juga secara signifikan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dengan status ASN PPPK, para guru pada masa kini memiliki akses terhadap berbagai infrastruktur serta tunjangan yang mana sebelumnya sulit dijangkau, sehingga keberadaan mereka itu serta keluarganya menjadi lebih lanjut terjamin.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru lalu Tenaga Kependidikan (GTK) per Agustus 2024, pada tahun 2020 ketika ASN PPPK dicanangkan pertama kali, terdapat lebih besar dari 1,2 jt guru non-ASN. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, sebanyak 774.999 guru ASN PPPK telah dilakukan diangkat. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah agregat ASN guru sebanyak 61 persen pada tiga tahun terakhir.
Saat ini, tercatat masih ada 496.174 guru non-ASN di area sekolah negeri dalam bawah binaan Kemendikbudristek. Sementara itu, untuk 2024, pemerintah tempat sudah mengajukan sebanyak 241.853 formasi ASN PPPK, yang dimaksud diharapkan dapat membantu menurunkan jumlah total guru non-ASN tersebut.
“Guru yang dimaksud cinta profesinya harus sejahtera dulu. Semoga semua guru upah segera menjadi ASN,” kata Direktur Jenderal GTK, Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, beberapa waktu lalu di dalam Jakarta.
Komitmen pemerintah tiada berhenti dalam situ. Pemberian tunjangan profesi lalu bantuan insentif bagi guru non-ASN juga menjadi prioritas utama pada upaya meningkatkan kesejahteraan guru. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang dimaksud disalurkan sekaligus selama satu tahun, bantuan insentif bagi guru non-ASN pada tahun 2024 ini akan dicairkan setiap semester.
Besarnya insentif yang diberikan adalah Rp300 ribu per bulan untuk guru formal dan juga Rp200 ribu per bulan untuk guru nonformal.
Pengembangan Kompetensi
Selain meningkatkan kesejahteraan, pemerintah juga berfokus pada pengembangan kompetensi guru sebagai bagian dari upaya menciptakan institusi belajar yang digunakan berkualitas.
