JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menjadi pemimpin upacara peringatan keras Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) dalam Lapangan Pasar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Kecamatan Entikong, Daerah Sanggau, Kalimantan Barat.
Upacara yang dilakukan dalam perbatasan Indonesia dengan Tanah Melayu ini dihadiri oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Pertemuan Kerjasama Pimpinan Daerah (Forkopimda), Diskusi Kesepahaman Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), penduduk adat, mahasiswa, dan juga pelajar pada area tersebut.
Dalam sambutannya, Wempi membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Wempi menjelaskan, peringatan keras HUT ke-79 Kemerdekaan RI kali ini mengusung tema “Nusantara Baru Indonesia Maju”.
Tema tersebut, lanjut Wempi, menginspirasi rakyat Indonesia di menapaki tiga kesempatan penting pada keberadaan bernegara dan juga berbangsa. Pertama, hadirnya Ibu Pusat Kota Negara baru, yaitu Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN). Kedua, hadirnya pemimpin baru Indonesia. Ketiga, dimulainya visi jangka panjang Indonesia Emas 2045.
“Ketiga peluang yang dimaksud menjadi landasan penting bagi kita pada mewujudkan Indonesia yang tersebut tambahan maju, berdaulat, dan juga sejahtera,” kata Wempi yang tersebut mengenakan pakaian adat suku Dayak, Hari Sabtu (17/8/2024).
Wempi menambahkan, pembangunan IKN tidak semata-mata untuk pusat pemerintahan baru. Namun, peluncuran IKN merupakan lambang dari tekad serta komitmen bangsa Indonesia untuk terus maju lalu berkembang. Ini adalah juga menjadi simbol perubahan fundamental menuju pembagian merata penyelenggaraan dalam seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah-wilayah terpencil juga perbatasan.
“Dengan adanya Ibu Pusat Kota Negara baru ini, kita berharap dapat menurunkan kesenjangan antarwilayah kemudian memacu peningkatan perekonomian yang lebih banyak inklusif,” ujarnya.
Wempi menerangkan, salah satu bentuk komitmen pemerintah di memperkuat perkembangan kegiatan ekonomi adalah dengan merancang area perbatasan. Saat ini ada 15 PLBN yang dimaksud terbentang dari Provinsi Kepulauan Riau hingga Provinsi Papua Selatan.
