Jakarta – Penggunawan angkutan umum JakLingko pada Selasa, 30 Juli 2024 berikutnya terpaksa beralih ke angkutan kota atau angkot reguler lantaran mogok kerja yang mana diwujudkan pengemudi armada itu. Para pengemudi mengakibatkan angkot JakLingko dia ke depan kantor Balai Perkotaan Ibukota Indonesia untuk menuntut transparansi pembagian kuota berhadapan dengan penyerapan angkutan reguler yang dimaksud diklaim tidaklah adil.
Penjabat atau Pj Pemuka DKI Ibukota Heru Budi Hartono mengatakan, tuntutan yang dimaksud merupakan ranah PT Transjakarta selaku mitra angkutan JakLingko.
JakLingko adalah angkutan terintegrasi dengan Transjakarta. Angkutan ini jadi primadona warga Ibukota Indonesia pada waktu ini sebab tak ada lagi budaya ngetem, sopir merokok, serta ugal-ugalan yang mana selama ini identik dengan angkot.
Angkutan yang diinisiasi oleh Anies Baswedan ketika menjabat Pengelola DKI itu tak menantang tarif dari para penumpang alias nol rupiah. Pengadaan angkot ini merupakan kerja sebanding antara PT Transjakarta dengan para mitra nya yaitu koperasi angkutan umum. Transjakarta membayar seusai aturan yang digunakan telah terjadi ditetapkan yaitu dengan hitungan per kilometer.
Adapun pemicu demonstrasi yaitu dugaan adanya monopoli di pengadaan angkot ini dengan koperasi yang digunakan dipimpin manusia anggota DPRD DKI.
Namun setelahnya aksi mogok tersebut, Dinas Perhubungan DKI justru mengungkapkan temuan masalah pemalsuan kartu pengawasan atau izin trayek 160 armada milik para pendemo itu.
Menanggapi perihal ini, Heru Budi mengemukakan siapa pun yang melanggar serta melakukan pemalsuan akan ditindak.
“Itu tugasnya Transjakarta. Kan komisarisnya ada polisi ada TNI jadi kalau ada pemalsuan itu ditindaklanjuti,” kata Heru di dalam Hotel Raffles, Kuningan, DKI Jakarta Selatan pada Rabu, 31 Juli 2024 malam.
Menurut Pj Gubernur, apabila persoalan pemalsuan dokumen itu bukan ditindak maka akan mempengaruhi biaya public service obligation atau PSO yang mana beradal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta.
“Jadi kalau dia memalsukan dokumen, ya tentu Transjakarta akan menindak,” ujar dia.
Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza memaparkan dana PSO yang dimaksud ditujukan untuk rakyat itu anggarannya berasal dari APBD, sehingga harus ada pertanggungjawaban.
“Dana yang digunakan kami gunakan ini PSO berasal dari APBD tentu harus dipertanggungjawabkan serta kami akan melakukan tindaklanjut sesuai yang mana berlaku,” ujar ia Rabu, 31 Juli 2024.
Adapun masalah tudingan monopoli, Welfizon menepisnya. Menurut beliau Transjakarta telah terjadi menawarkan kuota pengadaan angkot ini terhadap semua operator. Ia mengatakan, untuk tahun ini kuota pengadaan mikrotrans ini banyaknya 200 unit.
“Saat ini total sudah ada ada 4 operator yang tersebut telah mengajukan diri lalu sebagian telah berkontrak,” kata dia.
Dia mengklaim iklim kompetisi yang dibuat Transjakarta sebenarnya sehat. “Kan berubah menjadi tiada fair pada pada waktu ada warga yang tersebut mau dengan nilai tersebut, sebagian tidak, terus maksain harganya bukan segitu,” ujarnya.
Welfizon menyatakan tiada ada monopoli pada pengadaan angkot tersebut. Ia pun membantah tudingan menganakemaskan Koperasi Wahana Kalpika atau KWK untuk diberi kuota lebih tinggi lantaran pemimpin koperasinya adalah anggota DPRD DKI Taufik Azhar.
“Tidak ada monopoli, semua kami berikan kesemptan yang tersebut sebanding tinggal mengajukan diri,” kata Welfizon.
Ia pun berani menyandingkan data yang tersebut ada. “Jadi kalau kami lihat datanya, ya tidaklah ada perlakuan dianakemaskan kemudian dianaktirikan. Bagi Kami semua operator perlakuannya sama,” kata dia.
Sebelumnya Taufik Azhar juga membantah tudingan monopoli tersebut. “Enggak benar itu,” ujar beliau pada Selasa lalu.
Artikel ini disadur dari Polemik Pengadaan Angkot Mikrotrans JakLingko
