Ibukota – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga lembaga multilateral menjadi prioritas diplomasi Negara Indonesia di bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.
“Upaya Indonesi memacu reformasi PBB lalu lembaga multilateral lainnya akan bermetamorfosis menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam rencana diskusi “Dinamika lalu Perkembangan Global Terkini: Geopolitik, Keamanan, lalu Sektor Bisnis Global” oleh The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, susunan institusi multilateral yang tersebut ada pada waktu ini seperti PBB serta Organisasi Perdagangan Bumi (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Global II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi dan juga kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang tersebut semakin maju.
“Kenyataannya, tata kelola global ketika ini tidak ada mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, sudah ada tak lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.
Untuk itu, Indonesi senantiasa memacu pergerakan reformasi multilateral lantaran meyakini bahwa sistem multilateral yang dimaksud efektif harus dibuat lebih lanjut inklusif, demokratis, representatif, juga adil.
“Dalam bola yang semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu mengakibatkan dunia terhadap keseimbangan,” kata dia.
Terlebih lagi, upaya diplomasi Nusantara terancam melemah jikalau tidaklah diiringi dengan inovasi tata kelola ke tingkat global, ucap Wamenlu.
Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan rute reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.
Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB pada bentuk penambahan jumlah agregat anggota terus Dewan Keamanan.
Dalam pidatonya di dalam Wadah Diplomasi Antalya 2025 pada hari terakhir pekan (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.
Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, serta lainnya mempunyai populasi lalu peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang tersebut setara di susunan tertinggi PBB, kata dia.
Artikel ini disadur dari Reformasi multilateral, PBB prioritas diplomasi RI lima tahun ke depan
