DKI Jakarta – Kebijakan Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah jadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Sektor Bisnis yang dimaksud dijalankan di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang dimaksud lebih lanjut fleksibel dan juga realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN penting menyesuaikan dengan kondisi pada lapangan agar tidaklah menghambat daya saing lapangan usaha nasional pada sedang persaingan global yang semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, sektor kita malah bisa saja kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo pada hadapan para pelaku bisnis serta pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang mana berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar menggalang pertumbuhan bidang di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Taraf Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi komponen baku, tenaga kerja, kemudian rute produksi dari pada negeri yang tersebut digunakan di sebuah produk-produk atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin berbagai elemen lokal yang mana terlibat di pembuatan hasil tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang dan juga jasa
Salah satu tujuan utama kegiatan TKDN adalah memberdayakan sektor di negeri agar tambahan kuat juga kompetitif. Sehingga, pemerintah telah lama menetapkan batas minimal TKDN yang harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan asal Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang juga jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman serta hibah.
Penerapan TKDN mengakibatkan berbagai manfaat. Selain membantu menghurangi ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengakomodasi lebih banyak berbagai tenaga kerja, menghemat devisa negara, dan juga meningkatkan daya saing hasil lokal. Pengaplikasian produk-produk pada negeri bukanlah belaka masalah kepentingan ekonomi, tapi juga masalah merancang kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang tersebut disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri bukanlah semata persoalan hitungan atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan lalu teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tidak ada cuma menggalakkan bidang untuk memenuhi target bilangan bulat tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi sistem ekologi bidang lokal agar berkembang kemudian mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
