Jakarta – Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) menyusul dua ormas keagamaan lain, Muhammadiyah juga Nahdlatul ulama, menerima izin tambang dari pemerintah. “Kami sudah ada terima sejak awal,” kata Wakil Ketua Umum PP Persis, Atip Latipulhayat, pada keterangannya, Selasa, 30 Juli 2024.
Atip mengungkapkan Persis berkewajiban untuk bergabung menjalankan sumber daya alam agar sesuai dengan konstitusi, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Persis juga harus berkontribusi serta memberi contoh pengelolaan sumber daya alam yang digunakan tidaklah merusak lingkungan.
Menurut Atip, Persis mengamati selama ini pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara kurang fair hanya sekali menguntungkan pihak tertentu. Karena itu, tawaran pemerintah merupakan tawaran untuk memperbaiki ketidakadilan tersebut.
Ia menyatakan organisasinya akan melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan. Dalam waktu dekat, Persis akan segera mengajukan usulan perolehan izin bidang usaha pertambangan tersebut.
Profil PP Persis
Dilansir dari laman persis.or.id, Persis merupakan organisasi rakyat keagamaan yang tersebut telah lama ada sejak masa kolonial Hindia Belanda. Sebagai ormas keagamaan, Persis pada waktu ini mempunyai kantor pusat di dalam Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 2, Bandung, Jawa Barat.
Persis pada waktu ini dipimpin oleh Jeje Zaenudin dari 2022 hingga 2027. Sejak awal pendiriannya, Persis lebih tinggi menitikberatkan perjuangannya pada penyebaran penyiaran paham al-Qur’an dan juga As-Sunnah untuk warga Islam juga bukanlah untuk memperbesar serta memperluas jumlah keseluruhan anggota pada organisasi.
Organisasi ini berjuang keras untuk memulihkan kaum muslimin untuk al-Quran lalu Hadis, menghidupkan jihad juga ijtihad, membasmi bid’ah, khurafat, takhayul, taklid kemudian syirik, memperluas tablig juga dakwah untuk segenap masyarakat, dan juga mendirikan pesantren lalu sekolah untuk mendidik kader Islam.
Organisasi ini mendapat bentuknya yang dimaksud jelas pasca masuknya Ahmad Hassan pada 1926 dan juga Mohammad Natsir pada 1927. Menurut Dadan Wildan di Sejarah Perjuangan Persis, sejak masuknya Ahmad Hassan, Persatuan Islam memiliki guru utama pada menyampaikan ajaran Islamnya.
Pada 8 November 1945, Persis turut mempelopori lahirnya Partai Masyumi di Yogyakarta, sebagai wadah kebijakan pemerintah umat Islam pada Indonesia. Persis berubah menjadi anggota istimewa di dalam pada Masyumi ke samping Muhammadiyah serta Nahdlatul Ulama.
HENDRIK YAPUTRA
Artikel ini disadur dari Susul Muhammadiyah dan NU Terima Izin Tambang, Ini Profil Ormas PP Persis
