CIREBON – Langkah PBNU menggalang massa kiai di perseteruannya dengan PKB menciptakan prihatin banyak pengasuh pondok pesantren. Langkah yang dimaksud dinilai berpotensi memecah belah ulama serta kian terpencil mengakibatkan PBNU ke ranah kebijakan pemerintah praktis.
“Kami sangat prihatin dengan langkah PBNU yang tersebut menggalang massa kiai dalam Jombang juga beberapa jumlah tempat lain. Kami menilai situasi ini akan mengakibatkan polarisasi pada kalangan kiai juga pengasuh pesantren di area lingkungan Nahdlatul Ulama. Situasi ini sangat berbahaya bagi harmonisasi hidup Nahdiliyin di dalam akar rumput,” ujar Pengasuh Pesantren Nadwatul Ummah, Buntet, Cirebon, KH Faris Fuad Hasyim, Rabu (14/8/2024).
Gus Faris, sapaan akrab KH Fuad Hasyim mengatakan, upaya menarik PBNU ke ranah kebijakan pemerintah praktis merupakan langkah mundur. Dengan menarik ke kebijakan pemerintah praktis, maka PBNU akan ditempatkan sebagai entitas urusan politik yang digunakan wajar dilawan, dijadikan saingan, hingga dijegal oleh entitas kebijakan pemerintah lain.
“Dan itu tidak ada sesuai dengan khittoh atau semangat dasar establishment NU oleh para muassis yang digunakan terdiri dari kiai serta pengasuh pesantren di dalam masa lalu,” katanya.
Gus Faris mengatakan, NU didirikan sebagai pengayom umat, berdiri pada berhadapan dengan semua golongan, kemudian menjadi penengah ketika terjadi polarisasi di area masyarakat. Semangat inilah yang hari-hari ini kian tak tampak dari perilaku elite PBNU. Selama tiga tahun terakhir PBNU tambahan tampak sebagai entitas urusan politik daripada entitas sosial-kemasyarakatan.
“Yang kita ingat dari PBNU sekarang itu apa ya menjauhkan NU dari PKB, yang berebut jatah tambang, yang terlibat dukung-mendukung di Pilpres hingga mengumandangkan perdamaian dunia tetapi malah tengkar dengan saudara sendiri,” ungkapnya.
Putra Kiai Fuad Hasyim juga menyayangkan serangan PBNU yang mana kian sengit akhir-akhir ini. Bahkan PBNU sudah ada seperti partai kebijakan pemerintah yang digunakan terus melakukan berbagai manuver untuk menekan PKB. Mulai dari menghimpun orang-orang yang kecewa dengan PKB hingga menggalang massa kiai untuk melegitimasi pertengkaran merek dengan elite PKB.
“Kami kasihan juga dengan para kiai-kiai itu yang mana harus dimobilisasi untuk melegitimasi manuver elit PBNU pada menyerang PKB,” katanya.
Gus Faris mengingatkan apabila elite PBNU terus menyeburkan diri ke ranah urusan politik praktis, maka peluang Muktamar Luar Biasa (MLB) NU akan sangat kemungkinan besar terjadi.
Menurut dia, apa yang dimaksud dijalankan elite PBNU untuk melakukan manuver kebijakan pemerintah sangat mungkin saja diadakan elite entitas lain untuk melakukan hal yang tersebut sama.
“Jadi ada hukum timbal balik. Kalau elite PBNU mampu melakukan manuver bikin pergerakan MLB maka sangat mungkin saja elite PBNU mendapatkan manuver serupa. Kalau telah begini maka yang dimaksud dirugikan adalah kepentingan Nahdliyin lantaran terus terkoyak oleh manuver tak bertanggung jawab para elitenya,” katanya.
