JAKARTA – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Iman Sukri, menolak tegas upaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencampuri urusan internal PKB.
Hal ini disampaikan Iman seusai Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengklaim telah dilakukan mendapatkan mandat dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar dari Tebuireng, Jawa Timur, untuk memperbaiki PKB.
Iman mengatakan, sejarah kelahiran PKB memang benar lekat dengan Nahdlatul Ulama (NU). Namun, partai berlambang sembilan bintang itu dan juga PBNU merupakan dua entitas yang tersebut berbeda.
“Hubungan PKB cuma dengan Nahdlatul Ulama sebagai wadah aspirasi urusan politik warga NU, tidak dengan PBNU. Ngaco itu,” kata Iman pada Rabu (14/8/2024).
Hubungan baik PKB juga NU, lanjut Iman, terjalin hingga pada waktu ini. Terbukti pada pada waktu Pilpres 2024 ketika Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin forward sebagai calon perwakilan presiden, restu dari kiai-kiai hingga masyayikh NU mengalir deras.
“PBNU kemudian PKB secara perundang-undangan entitasnya berbeda. PKB dalam bawah UU Partai Politik, PBNU dalam bawah UU Organisasi Kemasyarakatan,” ucapnya.
Menjelang Muktamar PKB yang digunakan akan berlangsung pada 24-25 Agustus 2024 di tempat Bali, Iman menegaskan seluruh kader masih solid di dalam bawah kepemimpinan Cak Imin. Selain pemilihan ketua umum, Muktamar PKB nantinya juga akan mengkaji berbagai isu urusan politik serta ekonomi, baik internal maupun eksternal.
