JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) akan mengusulkan pilkada ulang dilakukan tahun 2025 jikalau kotak kosong menang melawan pasangan calon tunggal. Usulan itu akan disampaikan di konsultasi dengan Komisi II DPR RI.
“Setahun, tahun depan (2025),” ujar Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin terhadap wartawan di tempat Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Pria yang tersebut akrab disapa Afif ini mengatakan, lembaganya telah terjadi mengirimkan surat permintaan konsultasi ke Komisi II DPR RI. “Kami sudah ada bersurat. Mungkin konsultasi terhadap pembuat UU ke DPR insyaallah minggu depan di tempat hari-hari awal, kemungkinan besar tanggal 9 atau 10 nanti akan ketemu,” katanya.
Dia menjelaskan, pertimbangan mengusulkan pilkada ulang pada tahun 2025 akibat pilkada tahun ini dilakukan serentak di area seluruh wilayah Indonesia. Artinya, kepala tempat hasil pemilihan gubernur 2024 akan menjabat selama 5 tahun ke depan. Namun bila paslon tunggal kalah, kepala area akan dijabat oleh Penjabat (Pj).
“Salah satu tujuan pilkada ini (mencari) kepala wilayah yang mana terpilih. Kalau logikanya pilkada berikutnya lima tahun tidak ada seperti pilkada kemarin yang digunakan bergelombang, kalau diisi Pj selama lima tahun berganti-gantian terus ya,” jelasnya.
Maka dari itu, Afif menegaskan usulan ini akan dibawa melalui konsultasi dengan DPR RI, agar rapat itu bisa saja melahirkan kebijakan yang mana paling ideal pada pemilihan gubernur 2024.
“Tapi ini tentu dari apa yang digunakan kami pikirkan serta kami pahami dari regulasi. Itu makanya kami perlu melakukan komunikasi, konsultasi, pada arti mencari titik pemahaman yang tersebut paling pas dengan semua pihak,” ujarnya.
Diketahui, berdasarkan Sistem Pengetahuan Pencalonan (Silon) milik KPU, terdapat 43 wilayah yang mana akan menyajikan calon tunggal melawan kotak kosong. Jumlah ini bisa saja hanya berkurang atau tetap memperlihatkan tergantung waktu perpanjangan pendaftaran paslon kepala wilayah yang tersebut akan dimulai 2-4 September 2024.
