JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Tomsi Tohir menegaskan, pentingnya kepala desa miliki kemampuan leadership untuk mengembangkan desa. Seorang kepala desa bukan hanya sekali bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga menjadi guru lalu orang tua yang digunakan membimbing masyarakat.
“Kalau beliau (kepala desa) bukan miliki kemampuan leadership sekalipun di dalam tingkat desa, maka tidak ada akan berprogres desa itu,” jelasnya pada Rapat Sinkronisasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Inisiatif Menguatkan Pemerintahan juga Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024 dalam Ibukota Indonesia diambil Hari Sabtu (17/8/2024).
Tomsi menyoroti isu subjektivitas serta kemungkinan ketidakadilan yang harus diperbaiki pada proses pendataan warga kurang mampu di dalam desa. Menurutnya, kepala desa yang dimaksud adil seharusnya mencatat lalu memberikan bantuan berdasarkan keinginan masyarakat, bukanlah afiliasi urusan politik atau dukungan pribadi. “Oleh sebab itu kepemimpinan kepala desa ini penting. Itu juga kita lihat kadang-kadang yang dimaksud ini dapat, ini yang digunakan lebih besar miskin tidak ada dapat, ini dimulai dari pendataan pada desa,” ujarnya.
Tomsi juga menekankan pentingnya merancang sistem pengelolaan keuangan desa yang tersebut baik, transparan, lalu akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan. Dana desa harus disadari bukanlah uang pribadi sehingga penggunaannya harus berdampak terhadap perkembangan desa. Dirinya juga memberikan atensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang digunakan mengawaitu pembagian ketika dana desa dikucurkan. “Ini bukanlah untuk dibagi-bagi begitu saja, tapi digunakan untuk kegunaan konstruksi desa,” jelas Tomsi.
Tomsi juga menyerukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat desa melalui berbagai program. Ini adalah seperti kegiatan Pemberdayaan Kemakmuran Keluarga (PKK) yang tersebut memiliki kegiatan terkait kemampuan fisik ibu lalu anak, juga kebersihan di area desa. Berbagai inisiatif itu penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di area desa lalu tak sedikit hidup miskin.
Selain itu, Tomsi juga menggalakkan percepatan perkembangan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang efektif. Apalagi BUMDes dapat didukung dengan pengaplikasian dana desa maksimal 40 persen. Ini adalah menunjukkan bahwa BUMDes diakui sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa.
“Tapi coba lihat berapa persen BUMDes kita yang berhasil, hanya sekali beberapa yang bisa jadi menghasilkan, yang tersebut saya cuma ingat itu cuma lima atau enam, yang tersebut mampu menciptakan memiliki penghasilan pada menghadapi 5 miliar [rupiah] pada 1 tahun,” jelas Tomsi.
Tomsi berharap, penerapan P3PD dapat berjalan dengan baik dan juga menekankan pada kualitas, keberlanjutan, kemudian efektivitas program. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan acara bukan cuma bergantung pada satu kali pelatihan, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan, pembelajaran berkelanjutan, juga evaluasi yang digunakan terus-menerus.
“Ini perlu dijadikan penekanan, juga ini akan berhasil kalau kita sama-sama bekerja kompak lalu tidak ada berpikir ‘ini kan kabupaten saya kecil, tidak ada berpengaruh,’ Tidak ada! Semua berpengaruh, dan juga inilah yang mana namanya bakti kita bagi penduduk kemudian Ibu Pertiwi ini, itu harus disadari,” ucpanya.
