JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Umum PBNU sekaligus mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali menyoroti kondisi Nahdlatul Ulama (NU) ketika ini yang dimaksud dinilai penuh dengan konflik serta kekacauan.
Kondisi ini tak lepas dari hasil Muktamar NU dalam Lampung yang dilakukan beberapa waktu lalu. Kiai As’ad mengungkapkan Muktamar yang dimaksud dipenuhi rekayasa yang digunakan berdampak buruk terhadap wajah NU hari ini.
Hal itu dikatakan Kiai As’ad di acara Silaturahmi Nasional dengan tema “Penerapan Khittah NU Dalam Politik Kebangsaan” yang digunakan diselenggarakan di dalam hotel Azana Suite Antasari, DKI Jakarta Selatan.
Acara ini menghadirkan beberapa tokoh senior NU, di area antaranya mantan Wakil Ketua Umum PBNU serta mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) KH. As’ad Said Ali, pengamat kebijakan pemerintah A.S. Hikam, KH. Arifin Junaidi, dan juga KH. Baidhowi Adnan mantan Komandan Banser DKI Ibukota 1965.
“Kisruh yang kita saksikan di tubuh NU ketika ini adalah barang dari Muktamar Lampung yang tersebut penuh rekayasa. Hasil dari muktamar yang disebutkan menciptakan ketidakstabilan pada organisasi, sehingga wajar apabila NU sekarang ini penuh dengan konflik lalu kekacauan,” ujar Kiai As’ad.
Sedangkan, KH. Arifin Junaidi juga memberikan pandangannya terkait situasi internal NU lalu hubungannya dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia menjelaskan tentang proses pembentukan PKB yang tersebut disusun secara resmi oleh Tim 5 dan juga Tim 9 yang bertujuan untuk menjembatani aspirasi NU di urusan politik kebangsaan. Menurutnya, peran PKB sebagai representasi kebijakan pemerintah NU seharusnya masih di koridor yang tersebut sesuai dengan nilai-nilai khittah NU.
Sementara itu, pengamat urusan politik A.S. Hikam, menyatakan keprihatinannya terhadap arah aksi NU yang mana dinilai sudah melenceng dari khittah yang mana seharusnya menjadi pijakan utama organisasi.
“Khittah NU saat ini tampak tidak ada fokus lagi pada urusan sosial-keagamaan yang mana menjadi tugas pokok PBNU. Justru, energi organisasi berbagai terkuras oleh isu-isu urusan politik yang tersebut seharusnya dapat dihindari,” kata Dr. Hikam.
