JAKARTA – Syarat mendirikan ormas (organisasi kemasyarakatan) akan diulas di tempat artikel ini. Syarat ini harus dipenuhi Anies Rasyid Baswedan jikalau ingin mendirikan ormas setelahnya gagal forward Pemilihan Kepala Daerah 2024 .
Diketahui, pada Hari Jumat (30/8/2024), Anies memberi sinyal akan mendirikan ormas atau partai kebijakan pemerintah (parpol). Sinyal itu disampaikan setelahnya dirinya gagal forward Pemilihan Kepala Daerah 2024 dikarenakan tak dicalonkan parpol.
“Gini. Bila untuk mengoleksi semua semangat inovasi yang digunakan sekarang makin hari makin terasa besar, kemudian itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka mendirikan ormas atau memulai pembangunan partai baru, kemungkinan besar itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan,” ujar Anies.
Cara mendirikan ormas
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang tersebut dimaksud organisasi kemasyarakatan yang tersebut selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang digunakan didirikan juga dibentuk oleh rakyat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, serta tujuan untuk berpartisipasi pada pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tersebut berdasarkan Pancasila.
Definisi ormas yang dimaksud kemudian diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapatan Peraturan otoritas Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
Berikut ini perubahannya: Organisasi Kemasyarakatan yang tersebut selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang dimaksud didirikan serta dibentuk oleh rakyat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, serta tujuan untuk berpartisipasi di pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tersebut berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pendirian ormas diatur pada Bab IV UU Nomor Nomor 17 Tahun 2013. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa “Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang berbadan hukum yayasan.
Di Pasal 10 disebutkan:
(1) Ormas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dapat berbentuk:
a. badan hukum; atau
b. tidaklah berbadan hukum.
(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
a. berbasis anggota; atau
b. tiada berbasis anggota.
Selanjutnya, pada Pasal 11 tertulis:
(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud di Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
a. perkumpulan; atau
b. yayasan.
(2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
(3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tak berbasis anggota.
Pada Pasal 12 disebutkan:
(1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:
a. akta establishment yang mana dikeluarkan oleh notaris yang
memuat AD dan juga ART;
b. kegiatan kerja;
c. sumber pendanaan;
d. surat keterangan domisili;
e. nomor pokok wajib pajak menghadapi nama perkumpulan; dan
f. surat pernyataan tidak ada sedang di sengketa kepengurusan atau pada perkara di tempat pengadilan.
(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan diadakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di area bidang hukum lalu hak asasi manusia.
(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijalankan setelahnya mengajukan permohonan pertimbangan dari instansi terkait.
(4) Ketentuan lebih tinggi lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), serta ayat (3) diatur dengan undang-undang.
Lalu, Pasal 13 berbunyi:
Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud di Pasal 11 ayat (1) huruf b diatur serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
