Jakarta – Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) 112 Ibukota Indonesia Barat, Mutia meminta-minta maaf sebab telah lama melakukan rekrutmen guru honorer tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Rekrutmen yang disebutkan berubah menjadi salah satu latar belakang dilakukannya kebijakan cleansing guru honorer.
“Kami mohon maaf sudah pernah melakukan pelanggaran yang disebutkan untuk meminimalisir,” kata Mutia pada waktu rapat ke Kantor DPRD DKI DKI Jakarta pada Selasa, 23 Juli 2024.
Mutia menjelaskan maksud kata meminimalisir adalah akibat berbagai guru yang digunakan pensiun, namun tidak ada ada penggantinya. “Kami mohon maaf serta bersedia disalahkan oleh sebab itu memang benar kami salah. Tapi untuk hal-hal tujuan tanda kutip ‘subjektivitas’ (perekrutan guru). Insya Allah kami tidak,” kata Mutia.
Menurut Mutia, perekrutan guru honorer di sekolahnya dikerjakan dikarenakan permasalahan ketersediaan guru. Pada 2023, di dalam sekolahnya ada tiga guru pensiun kemudian tahun ini ada empat guru pensiun. Pada 2025, menyusul akan ada lima guru yang digunakan akan pensiun.
Di berada dalam keperluan guru itu lalu surat rekomendasi dari dinas yang dianggap responsnya terlalu lama, Mutia menyatakan sekolah memutuskan untuk mengangkat guru honorer. “Kami mengawaitu dari dinas. Itu alasan kami mengambil langkah mengangkat guru honorer bagaimanapun juga saya tahu persis ini melanggar,” ujarnya.
Mutia mengklaim ia sudah ada melakukan koordinasi dengan Sudin kemudian Dinas Pendidikan, namun bukan ada kelanjutan. Dia juga mengkritik tudingan perekrutan bukan sesuai prosedur akibat mengutamakan penduduk terdekat kemudian pengumumannya tidak ada transparan.
“Kemudian pengangkatan melalui kedekatan. Alhamdulillah saya yakin teman-teman saya juga tidak. Mungkin itu segelintir penduduk tapi jangan digeneralisasi,” kata Mutia.
Pada kesempatan itu, Mutia pun memohonkan kuota banyaknya 1.700 guru untuk kontrak kerja Individu (KKI) yang akan dibuka Agustus 2024 nanti dikhususkan untuk 4.127 guru honorer dalam Ibukota ketika ini. “Kalau diadu dengan fresh graduate ini rasanya tak adil. Permohonan kami tolong diafirmasi,” ujarnya.
Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin mengungkapkan pihaknya melakukan penataan guru melalui kebijakan cleansing guru honorer. “Kami melakukan penataan kemarin untuk komitmen sama-sama melangkah dengan situasi yang saya terima,” ujarnya.
Sebelumnya, Budi menjelaskan bahwa kebijakan cleansing guru honorer dilaksanakan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada 2023. Dari temuan itu, disebutkan ada guru honorer yang direkrut tanpa kriteria padahal digaji menggunakan dana BOS.
Artikel ini disadur dari Kepsek di Jakarta Ungkap Alasan Rekrut Guru Honorer Tanpa Sepengetahuan Disdik
