Jakarta – Peringatan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli yang mana jatuh pada 27 Juli 2024 berlangsung pada hari ini. Pertemuan itu mengingatkan umum pada perkembangan sejenis tahun 1996 yang juga terjadi pada hari Sabtu.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengemukakan pada momen peringatan serius Kudatuli 2024, ada instruksi moral bagi pemerintahan yang digunakan sekarang berada dalam berkuasa dan juga akan mentransmisikan pengaruhnya pada pemerintahan mendatang.
“Kudatuli menghadirkan arahan moral bahwa kekuasaan yang tersebut otoriter, yang mana mengundurkan diri dari dari makna kekuasaan sebagai kekuatan kolektif rakyat, pada akhirnya dikalahkan oleh kekuatan arus bawah,” kata Hasto di wawancara dengan Tempo ke kantornya usai acara teatrikal Kudatuli dalam DPP PDIP, Sabtu, 27 Juli 2024.
Kudatuli atau Hari Sabtu Kelabu adalah kerusuhan disertai kekerasan yang digunakan berjalan pada 27 Juli 1996 pada kantor Partai Demokrasi Negara Indonesia (PDI) yang mana beralamat dalam Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, DKI Jakarta Pusat. Penyebab kejadian itu diduga berawal dari perebutan kantor PDI antara kubu Megawati Soekarnoputri dengan kubu Soerjadi.
Di sisi lain, berbagai pemukim yang tersebut memandang adanya keganjilan berhadapan dengan penggerak utama kerusuhan tersebut. Kerugian material melawan kejadian Kudatuli diperkirakan mencapai Rupiah 100 miliar.
Hasto menekankan peran besar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada berperang melawan kekuasaan otoriter pada era Soeharto atau Orde Baru. Alih-alih tunduk pada bujuk rayu kekuasaan, Hasto berujar Megawati justru menggalang PDIP sebagai kekuatan pengorganisasian rakyat untuk menentang rezim tersebut.
“Kekuatan Ibu Megawati ketika itu (dituangkan) melalui buku Bendera Sudah Saya Kibarkan,” ujar Hasto. Buku ini berisi pikiran-pikiran pokok Megawati mengenai beraneka persoalan masa itu, antara lain demokrasi di Indonesia, Dwi Fungsi ABRI, kesenjangan sosial, dan juga konstruksi Indonesia.
Hasto mengumumkan Dwi Fungsi ABRI ketika itu sudah melupakan hakikatnya yang tersebut berasal dari rakyat. Akibatnya, ABRI dijadikan alat bagi rezim Soeharto untuk mempertahankan status quo alias kekuasannya juga menjadikan rakyat yang mana beroposisi seolah-seolah musuh pemerintah.
Pada masa sekarang, Hasto melanjutkan, kesempatan Kudatuli tidak ada hanya saja bermetamorfosis menjadi titik tolak perlawanan terhadap rezim otoriter, tapi juga pengingat akan pentingnya partai urusan politik sebagai alat pengorganisasian rakyat untuk mempertahankan demokrasi lalu supremasi hukum.
“Nah hari ini kami laksanakan pada hari yang tersebut sama, hari Sabtu, untuk mengeluarkan semangat itu,” katanya.
Hasto pun mengkritisi pengaplikasian hukum sebagai alat kekuasaan. Dia menyinggung watak otoriter itu telah dilakukan kembali di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Berbeda dengan Soeharto yang dikenal bertangan besi, Hasto mengumumkan watak otoriter pemerintah sekarang sebagai authoritarian populism, yang tersebut kemudian berubah menjadi autokratic legalism sebagai penopang kekuasaannya.
“Terjadi transformasi pada pada menggunakan kekuasaan. Kalau dulu menggunakan mencong senjata untuk mengancam rakyat, sekarang menggunakan pelatuk instrumen hukum,” kata Hasto.
Hasto mengimbuhkan, peringatan serius Kudatuli 2024 juga mengingatkan perjuangan Partai Nasional Indonesia—yang merupakan cikal akan PDIP—melawan kesewenang-wenangan pemerintah kolonial Belanda yang mana menggunakan instrumen hukum untuk menjerat Soekarno. Soekarno kala itu berjuang melawan rezim yang dimaksud dengan gagasannya yang tertuang di buku “Indonesia Menggugat”.
“Peringatan 27 Juli ini juga merupakan suatu gugatan yang digunakan sama,” kata Hasto.
Artikel ini disadur dari Peringatan Kudatuli 2024, PDIP: Kekuasaan Otoriter akan Dikalahkan Arus Bawah
