JAKARTA – Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dituntut bekerja lebih lanjut fokus dan juga tepat sasaran guna memulihkan uang negara dari para obligor nakal.
Pengamat hukum Hardjuno Wiwoho memohonkan Satgas BLBI terus menjaga komitmennya pada melakukan penanganan dan juga penyelesaian tindakan hukum skandal BLBI secara efektif kemudian efisien agar pengembalian uang negara benar-benar optimal.
“Saya kira, itu adalah uang rakyat. Saat ini rakyat sedang susah. Jadi, kejar terus uang rakyat yang mana dimakan oleh para obligor itu. Tidak boleh utang tak dibayar. Harus dibayar segera,” ujarnya, Awal Minggu (2/9/2024).
Belakangan ini, persoalan hukum BLBI Kembali mencuat. Hal itu menyusul Satgas BLBI yang digunakan hendak menyita aset pemegang saham Bank Centris.
Hardjuno yang mana juga kandidat doktor bidang Hukum lalu Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) mengatakan, tindakan hukum Bank Centris ini seharusnya menjadi unsur evaluasi yang kritis bagi Satgas BLBI. Apalagi, Satgas BLBI miliki tanggung jawab besar di menindaklanjuti obligor-obligor yang jelas-jelas terbukti mengemplang dana BLBI.
Namun, jikalau Satgas BLBI menyasar pihak yang tersebut tiada ada kaitannya dengan BLBI, seperti yang dimaksud terjadi pada Bank Centris, maka ini adalah sebuah kesalahan serius yang mana sanggup merusak kepercayaan rakyat terhadap lembaga tersebut.
“Satgas BLBI harus bekerja berdasarkan bukti-bukti yang dimaksud sah juga kuat, tidak berdasarkan asumsi atau dokumen yang dimaksud meragukan. Jika tidak ada ada bukti bahwa Bank Centris atau pemiliknya, Pak Andre, menerima dana BLBI atau menjadi obligor, maka penyitaan aset tanpa dasar hukum yang jelas ini harus dihentikan,” ujar Hardjuno yang dimaksud juga ex Staf Ahli Pansus BLBI DPD RI ini.
Hardjuno menekankan pada menjalankan tugasnya, Satgas BLBI tiada boleh bertindak semena-mena terhadap masyarakat, apalagi terhadap merek yang dimaksud bukan terlibat di persoalan hukum BLBI.
