Cegah Black Campaign, Kejagung Tunda Pemeriksaan Kasus Hukum Anggota Pemilihan Kepala Daerah 2024
JAKARTA – Kejaksaan Agung ( Kejagung ) menunda proses pemeriksaan terhadap partisipan Pemilihan Kepala Daerah 2024. Penundaan pemeriksaan baru dilaksanakan pasca proses pemilihan kepala daerah 2024 berakhir.
“Masih berlaku, sampai proses pilkada selesai, serupa halnya seperti proses pilpres kemarin,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar pada waktu dihubungi, Hari Minggu (1/9/2024).
Dia menekankan, aturan ini jangan diartikan secara keliru. Misalnya, Kejaksaan melindungi kontestan yang digunakan diduga terlibat aksi pidana. Aturan berlaku untuk menghindari hukum yang digunakan digunakan untuk menjatuhkan kontestan pilpres atau black campaign pada pemilihan kepala daerah 2024.
“Esensinya tidak hukum mau melindungi kejahatan tetapi supaya proses demokrasi itu berjalan secara objektif lalu tidak ada dijadikan alat bagi yang dimaksud satu untuk menjatuhkan yang mana lain,” katanya.
